• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Lampung

MUI Lampung Dukung Penetapan Kode Etik Spa

Minggu, 3 Juli 2011 08:39 WIB
MUI Lampung Dukung Penetapan Kode Etik Spa
ist
spa
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Adanya pandangan negatif sebagian masyarakat yang menilai spa adalah salah satu tempat transaksi mesum, mendorong sejumlah kalangan membentuk kode etik spa.

Penetapan kode etik spa sekaligus sebagai upaya sosialisasi terhadap masyarakat bahwa spa adalah tempat perawatan kecantikan dan kesehatan, bukan tempat mesum.

Selain itu, kode etik spa juga bisa berguna untuk membatasi gerak para pelaku prostitusi yang berkedok membuka usaha salon kecantikan atau spa di Bandar Lampung.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bandar Lampung Paika, ide penetapan kode etik spa bisa meminimalisasi pandangan negatif masyarakat dan mendorong berkembangnya bidang pariwisata modern di wilayah perkotaan.

"Ide penetapan kode etik spa itu saya pikir sangat penting. Karena, bisa menghindari pencitraan buruk usaha spa yang selama ini cukup melekat," ujar Paika, Jumat (1/7).

Paika mengakui, pandangan negatif sebagian masyarakat yang menganggap spa adalah tempat berbuat mesum salah satunya muncul karena spa identik dengan masalah kecantikan, perempuan, dan perawatan tubuh.

Padahal, menurut Paika, kebiasaan luluran, pijat relaksasi, dan perawatan kecantikan merupakan hal umum yang terjadi sejak zaman nenek moyang. "Sebenarnya sudah sejak dulu nenek moyang kita memanfaatkan spa," katanya.

Meski demikian, Paika juga mengakui, pandangan negatif tersebut muncul karena adanya penyalahgunaan tempat usaha oleh segelintir orang yang membuka praktik mesum berkedok usaha salon kecantikan atau spa.

Dukungan penetapan kode etik spa juga terlontar dari Ketua Komisi B DPRD Bandar Lampung Septrio Frizo. "Kalau memang penting, saya pikir penetapan kode etik itu bagus juga. Sepanjang memberi lebih banyak manfaat," ujarnya, Sabtu (2/7).

Menurut Septrio, apabila kode etik spa akan diberlakukan di Bandar Lampung, maka harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) atau  peraturan wali kota (perwali).

"Karena, spa ini kan ada yang untuk perempuan dan juga laki-laki. Jadi, memang harus ada pembedaan. Pengaturannya harus jelas supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama bagi kalangan agama," jelas politisi Partai Demokrat ini.

Terkait spa sebagai bagian dari tujuan pengembangan wisata kota, Septrio kurang sependapat. Ia menilai, spa hendaknya menjadi instrumen pendukung wisata, bukan sebagai tujuan utama wisata.

Dukungan penetapan kode etik spa juga muncul dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Mawardi AS dan sejumlah pengelola spa di Bandar Lampung.

Menurut Mawardi, sepanjang penetapan kode etik itu bertujuan baik, pihaknya akan memberi dukungan. "Yang penting untuk tujuan baik, tidak melenceng dari tujuan baik dari awal," katanya.

Santi (26), salah satu pengelola spa di Bandar Lampung, juga menyatakan setuju atas rencana penetapan kode etik dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. "Ide bagus. Tidak semua masyarakat tahu bahwa spa adalah tempat perawatan kecantikan dan kesehatan pria dan wanita. Banyak yang menganggap spa sebagai tempat mesum," ujarnya.(heri)
Editor: taryono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
2529 articles 7 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas