Selasa, 26 Mei 2015

Pemkot Ngotot Batalkan HGB Ruko

Jumat, 18 November 2011 19:35


TRIBUNLAMPUNG.co.id -
Pemkot tetap berkeras akan membatalkan HGB para pemilik ruko yang tidak mau membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah atas HGB di atas tanah hak pengelolaan pemkot. Pemkot beralasan, pihaknya ingin melaksanakan peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang retribusi HGB itu.

Sekretaris Kota Badri Tamam mengutarakan, pemungutan retribusi HGB sudah diatur di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha. "Kami hanya ingin mengamankan perda ini. Apalagi mereka kan memakai lahan pemkot jadi harus membayar retribusi," tutur dia.

Menurutnya, di dalam ketentuan perjanjian kerjasama dengan para pemilik ruko, jika sudah 20 tahun maka tanah itu menjadi milik pemkot. "Tanah itu kan sudah milik pemkot bukan milik mereka lagi," ucap mantan Sekretaris KPU Bandar Lampung ini.

Menurut Badri, HGB para pemilik ruko itu menyalahi aturan karena sudah dikeluarkan sebelum masa jatuh temponya habis pada tahun 2011. "Ini yang tidak boleh. Jadi HGB itu tidak bisa digunakan. Kalau ada yang tidak mau membayar akan kami kosongkan," ucap dia. (wakos)

Editor: soni
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas