A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Rp 128 M Masuk Rekening Pribadi PNS Lampung - Tribun Lampung
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 23 Juli 2014
Tribun Lampung

Rp 128 M Masuk Rekening Pribadi PNS Lampung

Senin, 12 Desember 2011 08:09 WIB
Rp 128 M Masuk Rekening Pribadi  PNS Lampung
ILUSTRASI
TRIBUNLAMPUNG.co.id, BANDAR LAMPUNG- Terkuaknya kasus penyimpanan uang negara dalam rekening pribadi milik pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai penjuru Nusantara, ternyata juga terjadi di Provinsi Lampung.

Setidaknya di Sai Bumi Ruwa Jurai, kasus yang terindikasi korupsi dan tengah dikaji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan 21 kepala dan bendahara Puskemas di Bandar Lampung.

Berdasarkan data yang ditelusuri Tribun, Minggu (11/12/2011), total dana yang ngendon di rekening pribadi sekitar Rp 128 miliar.

Mereka menyimpan dana program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang dikucurkan Kementerian Kesehatan RI untuk periode 2008-2009. KPK menilai, kasus yang terdapat 21 kepala puskesmas itu bisa saja masuk dalam data penyimpanan uang negara dalam rekening pribadi yang tengah dikaji.

"Mungkin saja (terjadi di Lampung) Karena kasus itu bisa terjadi di daerah manapun. Tapi karena masih dikaji, belum bisa dipastikan mana saja daerah yang diduga terjadi kasus seperti itu," kata Ketua KPK, Busyro Muqoddas kepada Tribun via telepon.

Penyimpanan uang negara di rekening pribadi sebenarnya telah terkuak dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bernomor 01/HP/XVIII.BLP/03 yang dikeluarkan pada 2010.  Namun, kasus tersebut hingga kini belum ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Dalam LHP yang dikeluarkan tahun lalu itu disebutkan, puskesmas di Bandar Lampung pada tahun 2008 mendapat alokasi dana jamkesmas Rp 2.941.453.000. Tahun 2009, puskesmas kembali mendapat gelontoran dana jamkesmas Rp 3.160.932.000.

Kucuran dana tahun 2008, disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440.71.09.2008, tertanggal tanggal 26 Juni. Sementara tahun selanjutnya, didasari atas SK Kadiskes Nomor  440.762.09.2009 tertanggal 4 Juni.

Adapun 21 puskesmas yang dimaksud antara lain ialah Puskemas Simpur dengan nomor rekening 1140005513xxx, Palapa (1140006060xxx), Kebon Jahe (1140006019xxx), Gedong Air (1140005752xxx, Susunan Baru (1140006230xxx), Kemiling (1140005756xxx), Pinang Jaya (1140005508xxx), Beringin Raya (1140006104xxx), Kampung Sawah (1140005771xxx), Campang Raya (1140005761xxx), Satelit (1140005770xxx), dan Pasar Ambon (1140005756xxx).
BPK juga mencatat kasus serupa terjadi di Puskesmas Perawatan Panjang (1140005771xxx), Way Laga (1140005763xxx), Sukabumi (1140005824xxx),  Permata (1140006239xxx), Rajabasa Indah (1140005968xxx), dan Sukamaju Perawatan (1140004053xxx).

Dalam LHP juga terungkap, harusnya setiap puskesmas membuka rekening giro di PT Pos Indonesia (Persero) untuk menampung dana jamkesmas. Rekening itu juga diharuskan memakai nama puskesmas yang bersangkutan.

Sedangkan untuk menampung dana kesehatan lain, puskesmas harus memiliki atau membuka tabungan/giro pada bank. Rekening-rekening itu digunakan untuk menampung dana yang diterima secara rutin maupun berkala.

BPK menilai penyimpanan dana di rekening pribadi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

Pada Pasal 3 ayat 10 Permenkeu tersebut, bendahara dinyatakan tidak boleh menyimpan uang atas nama pribadi pada bank/pos.

Terkait dana jamkesmas, kepala puskesmas tidak diperkenankan menyimpan dana tersebut secara pribadi. Akibatnya, dana tersebut berpotensi untuk disalahgunakan diluar tujuan program jamkesmas.

Busyro menjelaskan, KPK telah mendapat data sejumlah rekening milik PNS yang diduga menjadi medium penampung uang milik pemerintah tempat PNS bersangkutan bertugas. Data itu diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang terlebih dulu menemukan kejanggalan terkait isi rekening.

Data data itu kini tengah dikaji untuk memastikan berbagai temuan apakah terindikasi korupsi atau hanya tindak kriminal biasa. Pasalnya, belum tentu setiap laporan transaksi keuangan dari PPATK terdapat indikasi korupsi.

"Kalau pejabat atau PNS eselon I yang melakukan, kasusnya akan ditangani KPK. Karena selain itu, kami tidak berwenang melakukan pengusutan. Itjen Kementerian Keuangan juga melakukan pemeriksaan," ujarnya. Selain mengidentifikasi kasus, lanjut Busyro, pengkajian data dilakukan guna pemetaan serta mendalami modus operandi dalam kasus-kasus yang merugikan keuangan daerah tersebut.

Setelah pengkajian selesai, pihaknya baru dapat memastikan daerah-daerah serta oknum yang diduga melakukan pemindahan uang daerah ke rekening pribadi. "Soal waktu pengkajian, belum bisa dipastikan. Tapi harapannya bisa segera selesai," ujar Busyro yang akan mengakhiri jabatan sebagai Ketua KPK 15 Desember nanti. (reza/heri)

Editor: taryono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas