Kolom Jurnalis

Provider, PAD dan Regulasi Pemerintah

BARU baru ini persoalan retribusi izin gangguan tower menjadi perbincangan hangat banyak pihak di Bandar Lampung,

Persoalan dimulai dari klaim Pemerintah Kota (pemkot) Bandar Lampung yang menyatakan banyak base transceiver station (BTS) atau tower provider yang tidak memiliki izin gangguan,sehingga menyebabkan pemkot merugi puluhan miliar.

Menurut data Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung, dari 156 tower yang ada, hanya 26 tower yang memiliki izin gangguan. Sementara sisanya, 130 tower tidak memiliki izin gangguan (HO).

Untuk satu tower menurut Kepala BPMP Kota Bandar Lampung Nizom Ansori, biaya restribusi HO yang harus dibayarkan mencapai Rp 40 juta. Jadi untuk 130 tower yang tidak memiliki izin gangguan, pemkot merugi Rp 5,2 miliar.

Kewajiban untuk membayar retribusi izin gangguan sendiri diatur pemkot dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandar  Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan diturunkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No 69 Tahun 2011 tentang Pembangunan Penataan Menara Telekomunikasi.

Atas persoalan ini,DPRD Kota Bandar Lampung pun sempat memanggil sejumlah provider yang dinyatakan pemkot tidak membayar izin gangguan ini. Mulai dari Telkomsel, Indosat, XL, Tri. Keempat provider besar ini masing masing dinilai berkontribusi pada tidak masuknya pendapatan daerah dari retribusi izin gangguan. Hearing digelar beberapa kali pada bulan Oktober 2011.

Dalam hearing, keempat provider ini menyatakan bahwa terkait izin gangguan ini, mereka mengacu kepada surat keputusan bersama tiga menteri. Dimana dalam surat keputusan tersebut, hanya tower yang menggunakan gensetlah yang harus ada izin gangguan kepada pemerintah daerah setempat. Provider menyatakan siap membayar retribusi, jika sudah ada kejelasan mengenai dua peraturan yang berbeda ini.

Salah satunya diungkapkan Manager Network Operation XL Lampung dan Bengkulu Jhon Gerga Bukit yang menyatakan pihaknya masih menunggu kejelasan dua produk hukum (perwali dan surat keputusan menteri) yang berbeda tersebut. Pernyataan senada diungkapkan tiga provider lainnya.

Kisruh atas regulasi dan produk hukum yang berbeda ini, akhirnya membuat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi turun tangan. Mendagri mengirimi surat bernomor 188.34/4016/SJ tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditujukan kepada wali kota Bandar Lampung. Surat itu menyatakan beberapa materi Perda Bandar Lampung No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Karenanya, Mendagri meminta wali kota Bandar Lampung untuk menghentikan pelaksanaan perda itu dan segera mengusulkan perubahannya ke DPRD selambat lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat ini. Surat ini dibagikan oleh pihak sekretariat DPRD kepada seluruh anggota DPRD pada 18 November. Di dalam surat disebutkan bahwa pengenaan tarif retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap menara atau tower bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis IMB Gedung.

Pada peraturan menteri PU itu, dinyatakan bahwa tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, adalah sebesar 1,75 persen dari rencana anggaran biaya. Sedangkan dalam perda ditetapkan Rp 2.500.000/m2 sehingga apabila luas lahannya 100 m2 maka tarif retribusinya Rp 250 juta.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: taryono
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help