A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Provider, PAD dan Regulasi Pemerintah - Tribun Lampung
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 30 Agustus 2014
Tribun Lampung

Provider, PAD dan Regulasi Pemerintah

Selasa, 27 Desember 2011 13:01 WIB
BARU baru ini persoalan retribusi izin gangguan tower menjadi perbincangan hangat banyak pihak di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Persoalan ini bahkan hingga melibatkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Persoalan dimulai dari klaim Pemerintah Kota (pemkot) Bandar Lampung yang menyatakan banyak base transceiver station (BTS) atau tower provider yang tidak memiliki izin gangguan,sehingga menyebabkan pemkot merugi puluhan miliar.

Menurut data Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung, dari 156 tower yang ada, hanya 26 tower yang memiliki izin gangguan. Sementara sisanya, 130 tower tidak memiliki izin gangguan (HO).

Untuk satu tower menurut Kepala BPMP Kota Bandar Lampung Nizom Ansori, biaya restribusi HO yang harus dibayarkan mencapai Rp 40 juta. Jadi untuk 130 tower yang tidak memiliki izin gangguan, pemkot merugi Rp 5,2 miliar.

Kewajiban untuk membayar retribusi izin gangguan sendiri diatur pemkot dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandar  Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan diturunkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No 69 Tahun 2011 tentang Pembangunan Penataan Menara Telekomunikasi.

Atas persoalan ini,DPRD Kota Bandar Lampung pun sempat memanggil sejumlah provider yang dinyatakan pemkot tidak membayar izin gangguan ini. Mulai dari Telkomsel, Indosat, XL, Tri. Keempat provider besar ini masing masing dinilai berkontribusi pada tidak masuknya pendapatan daerah dari retribusi izin gangguan. Hearing digelar beberapa kali pada bulan Oktober 2011.

Dalam hearing, keempat provider ini menyatakan bahwa terkait izin gangguan ini, mereka mengacu kepada surat keputusan bersama tiga menteri. Dimana dalam surat keputusan tersebut, hanya tower yang menggunakan gensetlah yang harus ada izin gangguan kepada pemerintah daerah setempat. Provider menyatakan siap membayar retribusi, jika sudah ada kejelasan mengenai dua peraturan yang berbeda ini.

Salah satunya diungkapkan Manager Network Operation XL Lampung dan Bengkulu Jhon Gerga Bukit yang menyatakan pihaknya masih menunggu kejelasan dua produk hukum (perwali dan surat keputusan menteri) yang berbeda tersebut. Pernyataan senada diungkapkan tiga provider lainnya.

Kisruh atas regulasi dan produk hukum yang berbeda ini, akhirnya membuat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi turun tangan. Mendagri mengirimi surat bernomor 188.34/4016/SJ tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditujukan kepada wali kota Bandar Lampung. Surat itu menyatakan beberapa materi Perda Bandar Lampung No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Karenanya, Mendagri meminta wali kota Bandar Lampung untuk menghentikan pelaksanaan perda itu dan segera mengusulkan perubahannya ke DPRD selambat lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat ini. Surat ini dibagikan oleh pihak sekretariat DPRD kepada seluruh anggota DPRD pada 18 November. Di dalam surat disebutkan bahwa pengenaan tarif retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap menara atau tower bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis IMB Gedung.

Pada peraturan menteri PU itu, dinyatakan bahwa tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, adalah sebesar 1,75 persen dari rencana anggaran biaya. Sedangkan dalam perda ditetapkan Rp 2.500.000/m2 sehingga apabila luas lahannya 100 m2 maka tarif retribusinya Rp 250 juta.

Hal ini juga bertentangan dengan pasal 7 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah dilarang menetapkan perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Surat mendagri itu juga menyatakan bahwa pasal 21 jo pasal 23 Perda Nomor 7 Tahun 2011 bertentangan dengan Peraturan Menteri PU Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah. Menurut surat mendagri itu, tower bukan merupakan objek retribusi izin gangguan, melainkan objek retribusi IMB.

Keberadaan surat mendagri ini sempat diragukan oleh pihak pemkot. Sebab, pemkot hanya menerima fotokopiannya saja, bukan surat asli. Selain itu pemkot merasa perda lebih tinggi dari peraturan menteri. "Ini bukan surat asli. Kita hanya menerima fotokopiannya saja," kata Wali Kota Bandar Lampung Herman HN kala itu.

Namun, komentar wali kota langsung terbantahkan kala Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Ryedonnyzar menyatakan bahwa surat tersebut asli. Bahkan menurutnya, wali kota harus mengikuti apa yang ada di dalam surat tersebut. Menurutnya, surat tersebut dikeluarkan semata-mata untuk menjalankan tugas mendagri sebagai pengawasan dalam hal penyelenggaraan di pemerintahan daerah.

Tidak hanya itu, kapuspen juga mengatakan, peraturan menteri adalah salah satu bentuk peraturan yang mengikat. Ia menjelaskan, di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan menteri diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menteri, ucapnya, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, adalah bagian dari pelaksanan penyelenggaraan pemerintahan. "Menteri ini kan yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan," terang Ryedonnyzar. Dengan begitu, posisi peraturan menteri tetap harus diikuti oleh pemerintah daerah. Apalagi, perda tentang retrbusi perizinan tertentu, itu terus Reydonnyzar, bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bahkan tidak hanya UU tersebut, Reydonnyzar yang pernah menjabat sebagai Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kemendagri ini menyatakan bahwa perda tersebut bertentangan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Alih-alih khawatir kucuran dana dari pusat akan dipotong, pemkot akhirnya menurut pada arahan mendagri. Herman juga menyatakan surat mendagri tersebut asli. Pemkot pun membalas surat mendagri dan menyatakan akan mengikuti arahan mendagri. Maka retribusi izin gangguan tidak ditarik lagi, gantinya retribusi pengendalian tower. Menurut wali kota, retribusi yang baru ini adalah hasil dari arahan pemkot kepada kemendagri. Nilai retribusinya pun disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Jika kita melihat runut kejadian di atas, sesungguhnya hal ini tidak semestinya terjadi jika sedari awal para pembuatan kebijakan mengajak semua pihak untuk duduk bareng dan membicarakan retribusi ini. Dengan terbitnya perda dan perwali yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa para pembuatan kebijakan tidak mempelajari peraturan ini secara lebih dalam dan tidak memaksimalkan fungsi hearing dengan semua stakeholder yang biasa dilakukan sebelum sebuah raperda dijadikan perda.

Perbedaan persepsi dan isi dua produk hukum (peraturan bersama tiga menteri dengan perda serta perwali) ini dikritisi banyak pihak. Salah satunya Ketua Pusat Studi Kajian Publik dari Universitas Lampung (Unila) Dr Dedy Hermawan MSi. Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat harusnya didahului dengan sebuah kajian yang mendalam.

Mulai dari apakah kebijakan/regulasi tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, apakah peraturan tersebut sesuai dengan kemampuan dari obyek yang terkena peraturan, apakah peraturan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat atau malah menambah beban masyarakat.

"Hal-hal tersebut setidaknya harus terjawab saat menyusun sebuah kebijakan. Karena satu kebijakan sesungguhnya dilahirkan untuk menciptakan sebuah kebaikan," kata dia. Fungsi hearing dengan seluruh stakeholder yang biasanya dilakukan kala menyusun rancangan perda, harusnya benar-benar diefektifkan. Semua pihak yang terlibat dan akan terkena dari penerapan satu peraturan harus benar-benar didengar suaranya.

Penentuan nilai retribusi juga tidaklah  boleh menimbulkan biaya tinggi, agar tidak memberatkan pihak yang terkena retribusi. "Jangan sampai satu kebijakan hanya menjadi alat untuk mengejar pendapatan daerah saja, tanpa memikirkan kenyamanan berinvestasi dan menimbulkan beban biaya tinggi bagi pengusaha dan masyarakat," kata Dedy.

Hal senada diungkapkan Syarief Makhya MSi, masih akademisi dari Unila. Dikatakannya, kebijakan juga harus bersifat dari rakyat untuk rakyat. Rakyat sebagai bagian dari pembangunan, jangan hanya menjadi obyek untuk mendapatkan PAD, tapi juga menjadi bagian penentu kebijakan dan pengisi pembangunan.

Lebih jauh dari itu, terus Syarief, kebijakan ini tidak akan bertentangan, jika sejak awal pemerintah kota dan pihak-pihak terkait mempelajari satu peraturan secara lebih matang. "Ketika membuat sebuah peraturan, tentu harus mempelajari apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal itu harus dicari lebih awal. "Melihat persoalan ini, maka pekerjaan satu ini mungkin saja tidak dilakukan. Sehingga isi perda dan perwalinya bertentangan," kata dia.

Di satu sisi, benar bahwa retribusi dan pajak dapat bermanfaat bagi pembangunan di Kota Bandar Lampung. Di sisi lain, juga diharapkan tidak memberatkan obyek yang terkena retribusi dan pajak. Sehingga, keduanya dapat berjalan seiringan, saling mengisi.

Rasanya semua pihak termasuk pengusaha provider akan sepakat dengan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, bahwa setiap orang harus berperan dan berkontribusi bagi pembangunan. Salah satunya taat membayar retribusi dan pajak.

Rasanya provider dan semua pihak juga tak berkeberatan mengikuti peraturan apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, selagi peraturan tersebut tidak memberatkan dan membawa kebaikan bagi semua. Apalagi peraturan yang baik tentu akan menjamin kelangsungan usaha, dan di bidang industri selular itu dapat menjamin kelangsungan industri ini untuk terus berkembang.

Di Bandar Lampung sendiri, dari 22 retribusi perizinan, hanya dua yang masih ditarik. Yakni, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan retribusi izin gangguan (HO). Sementara 20 perizinan lainnya sudah digratiskan.

Meski hanya dari dua jenis perizinan ini, nilai perolehan retribusinya cukup tinggi. Data per Juli 2011, dari target Rp 17 miliar, sudah masuk Rp 8 miliar. Penerimaan ini terus meningkat, karena operator selular sedang mengurus perizinan telekomunikasi.

Berdasarkan data BPMP pada Juli lalu, ada sekitar 12 menara telekomunikasi yang sedang dalam proses perizinan.Penerimaan retribusi perizinan tower tersebut bisa mencapai Rp 1,5 miliar. Menurut Nizom Ansori, retribusi dari izin mendirikan tower dan HO salah satu yang memberi sumbangan besar, selain HO pergudangan.

Manfaat Luasnya Jaringan bagi Masyarakat

Tak dinapikkan bahwa keberadaan BTS sangat menentukan kualitas jaringan telekomunikasi. Semakin banyak BTS sebuah provider, maka sinyal yang ditangkap oleh pengguna ponselpun semakin kuat. Dengan alasan itu pulalah, perusahaan telekomunikasi berlomba-lomba menambah jumlah BTS-nya.

Untuk provider XL, di kawasan Sumatera telah memiliki sekitar 5.000 BTS. Jumlah ini mengcover kebutuhan 9 juta pelanggan di kawasan Sumatera. Jumlah BTS XL pun akan terus bertambah seiring komitmen XL untuk memberi layanan yang semakin baik bagi masyarakat Indonesia.

Pada awal tahun 2011, XL juga memodernisasi jaringannya di kawasan Sumatera. Modernisasi ini mencakup penggantian perangkat RBS (Radio Base Station] dan BSC [Base Station Controler] dengan perangkat yang lebih baru. Sehingga lebih hemat ruang, konsumsi daya, serta teknologi yang mampu beradaptasi dengan evolusi penggunaan gadget ke masa yang datang. Proses modernisasi ini melengkapi modernisasi jaringan sebelumnya, yang antara lain dengan penggunaan softswitch, dan IP Transmission.

Jaringan XL juga ditopang dengan Backbone Microwave dan 4 ring kabel serat optik teresterial dan submarine yang telah menjangkau sebagian besar Sumatera serta kepulauan dan sekaligus terhubung dengan jaringan di Jawa dan pulau-pulau lainnya, termasuk ke jalur internasional.

Untuk fase pertama di Sumatera Utara, modernisasi dilakukan di area Kodya Medan dan sebagian Kabupaten Deliserdang. Sementara itu, untuk di Sumatera Barat, modernisasi meliputi Kabupaten Solok, Sawah Lunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Agam, Lima Puluh Koto dan Pasaman. Setelah fase pertama tersebut, rencananya akan diteruskan dengan fase selanjutnya meliputi seluruh kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Modernisasi juga akan dilakukan di beberapa propinsi lainnya di luar wilayah operasional regional west.

Perangkat-perangkat jaringan baru yang dipakai oleh XL juga bersifat ramah lingkungan. Ini seiring gerakan XL Green yang telah dicanangkan beberapa tahun lalu. Perangkat ramah lingkungan ini konsumsi dayanya lebih rendah, ukuran lebih kecil, juga mengadopsi konsep "Single RAN", yang bisa menggabungkan beberapa tipe BTS menjadi hanya satu BTS saja.

Tidak  hanya itu, pada September-Oktober 2011, XL melakukan serangkaian uji coba jaringan. Itu dilakukan untuk memastikan kualitas jaringan XL. Uji jaringan telah diselenggarakan di Medan, Batam dan Belitung.Pengujian jaringan ini dilakukan dengan modem, BlackBerry, dan smartphone. Seperti di Medan, dengan modem, XL mampu mengunduh dengan kecepatan 0,71 Mbps, kecepatan mengunggah (upload) 0,35 Mbps. Menggunakan BlackBerry, saat mengunduh film dengan kapasitas file yang sama, kecepatan unduh via jaringan XL mencapai 95,3 KBps atau 762 Kbps.

Di Batam pengujian jaringan dilakukan dengan menggunakan modem, Blackberry Bold 9700, dan Smartphone Onyx. Dengan modem, XL berhasil mengunduh file dengan kecepatan, masing-masing 0,6 Mbps (tes 1), 0,69 Mbps (tes 2), dan 0,77 Mbps (tes 3). Sementara itu dengan menggunakan BlackBerry Bold 9700, XL berhasil mengunduh film tipe 3GP berukuran 17,8 MB dalam waktu singkat. Kecepatan unduh XL untuk ini mencapai 42,3 Kbps. Hasil yang dicapai XL mengungguli kinerja operator lain yang juga dipakai sebagai pembanding.

Sedangkan di Belitung, pengujian jaringan dilakukan dengan menggunakan Modem dan BlackBerry. Sama halnya dengan kota-kota lainnya yang sudah dijajal, XL kembali unggul dalam hal penggunaan data. Menggunakan BlackBerry dan Modem di jaringan 3G, XL mampu mengunduh dengan kecepatan 118 Kbps dan upload 333 Kbps.

Sedangkan operator lain nihil. Menggunakan modem, dengan layanan XL 2G bisa mengunduh dengan kecepatan 66 Kbps dan mengunggah 51 Kbps, sedangkan operator lain mengunduh hanya 23 Kbps dan mengunggah 30 Kbps. Sama halnya dengan operator lainnya yang hanya memiliki kecepatan untuk mengunduh 48 Kbps dan mengunggah 24 Kbps.

Tidak hanya itu, komitmen XL untuk memberi layanan yang semakin bermanfaat juga diwujudkan dengan meluncurkan motto baru yakni "XLangkah Lebih Maju". Saat peluncuran motto ini, Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengatakan bahwa peluncuran motto baru XLangkah Lebih Maju ini bukan sekadar soal bagaimana XL dapat terus menjual dan bertahan hidup, tetapi juga merupakan tanggung jawab dan komitmen XL dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, masyarakat, bahkan komitmen kepada pemerintah. Untuk itu, XL hadir dengan  dukungan layanan HotRod 3G+.

Menurut Hasnul, laju teknologi yang cepat menempatkan layanan data menjadi masa depan industri telekomunikasi. Karena itu, XL berkomitmen memberikan layanan data yang lebih canggih dan murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan HotRod 3G+ merupakan bagian dari inisiatif XL untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pengalaman berkomunikasi yang lebih baik.

Dengan teknologi HotRod 3G+, pelanggan dapat menikmati data (video) streaming yang lebih cepat, pengiriman SMS dan BBM yang jarang pending, sehingga pesan menjadi lebih jelas, dan layanan telepon seluler yang lebih jernih.

Saat ini XL sudah didukung dengan  ketersediaan infrastruktur BTS sebanyak 26.245  BTS (2G/3G) di Indonesia. Selain itu XL juga mengalokasikan pengeluaran investasi (belanja modal) sebesar Rp 6 triliun pada tahun 2011.

Separuh dari investasi itu dialokasikan untuk mendukung layanan data. XL juga menghadirkan layanan jaringan inovatif 3,75 G. Layanan yang hanya ada di XL ini mampu menghantarkan pelanggan untuk lebih cepat, jelas, dan jernih dalam mengunduh/mengunggah data. Tidak hanya itu, melalui 3,75 G, XL akan tetap mampu memberikan layanan dengan tarif murah.

Kini layanan XL telah menjangkau lebih dari 90 persen populasi, melayani sekitar 43,4 juta pelanggan, membangun infrastruktur jaringan yang sangat luas dan telah menghubungkan sebagian besar wilayah Indonesia termasuk daerah terpencil dan wilayah perbatasan negara. XL juga mempelopori tarif murah layanan seluler di Indonesia yang memungkin segala lapisan masyarakat mampu memanfaatkannya.

Komitmen XL untuk selalu memberikan layanan terbaik juga dibuktikan dengan sigapnya XL melayani daerah-daerah yang terkena bencana. Seperti saat bencana gunung Merapi di Yogyakarta, XL menandatangani kerja sama dengan Lembaga Partisipasi Masyarakat untuk Pengelolaan Informasi Kebencanaan dan Kesejahteraan Umum "Jogya Tanggap Cepat" (JCT).

Menurut VP Corporate Communication XL Turina Farouk , kerjasama XL-JTC ini menandai dukungan XL bagi upaya masyarakat Yogyakarta untuk memiliki sistem manajemen informasi bencana agar bisa mengurangi dampak bencana Merapi di masa mendatang. XL juga ingin menunjukkan bahwa sangat mungkin bagi kita untuk mampu mengubah suatu kondisi asalkan kita mau bekerja keras dan terus berusaha. Kami berharap kerja sama ini akan bermanfaat bagi masyarakat korban merapi dan tidak menutup kemungkinan diterapkan di daerah lain.

Pada bencana gunung merapi ini, XL juga menyediakan jaringan telekomunikasi dan layanan seluler gratis untuk semua pihak, juga media center dan akses informasi gratis bagi jurnalis dan banyak lagi.

Partisipasi XL terhadap bencana juga terlihat pada bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada November lalu. Saat itu, XL memastikan bahwa banjir tidak akan menganggu kinerja jaringan sekaligus layanan kepada pelanggan. Jaringan XL tetap beroperasi sepanjang bencana banjir. Bukan hanya dua peristiwa bencana ini saja XL selalu hadir, ada banyak peristiwa lainnya juga.

Dalam even SEA GAMES di Palembang beberapa waktu lalu, XL juga berparttisipasi dengan menyiapkan jaringan layanan seluler di sekitar lokasi-lokasi perlombaan, baik di Palembang, maupun di Jabodetabek dan banyak even serta peristiwa lainnya.

Penghargaan dan Pertumbuhan

Untuk kualitas layanan ini, XL telah mendapatkan pengakuan dari sejumlah lembaga. Yakni, Customer Loyalty Award 2011 dari Octovate Consulting Group & majalah SWA, dan Service Excellence Award 2011 dari MarkPlus.

Customer Loyalty Award 2011 diraih XL untuk kategori layanan GSM prabayar dan GSM pascabayar. Penghargaan ini berdasarkan Survey Net Promoter Score (NPS) yang mengukur sejauh mana XL mengelola pelanggan kartu prabayar dan pascabayar sehingga bukan saja menjadi loyal namun juga bersedia secara sukarela mempromosikan produk tersebut ke orang lain. Hasil survei menunjukkan XL prabayar dan XL pascabayar sebagai leader dalam strategi marketing NPS.

Sementara itu untuk penghargaan Service Exellence Award 2011 berdasarkan hasil dari MarkPlus ke 1.000 responden. Survei untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan dalam tiga sektor layanan (pelayanan sebelum pembelian, saat pembelian dan sesudah pembelian). Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang maksimal atas layanan XL. Penghargaan ini diperoleh di dua kota, yaitu Bandung dan Makassar.

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi pada September 2011 menyatakan, kinerja layanan data meningkat sangat kuat. "Fokus kami secara konsisten terhadap perkembangan layanan data terlihat pada peningkatan layanan data sebesar 50  persen dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan penggunaan layanan data. Saat ini,pengguna layanan data kami telah mencapai lebih dari separuh jumlah pelanggan kami," katanya saat itu.

Pendapatan meningkat sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 13,96 triliun disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan layanan data yang kuat. Melalui fokus terhadap layanan data, kontribusi pendapatan non percakapan telah meningkat mendekati 50% terhadap total pendapatan dari penggunaan pelanggan.

Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi (EBITDA) meningkat sebesar 3% YoY menjadi Rp 7 triliun dengan marjin 50%, sedangkan laba bersih meningkat 5% menjadi Rp 2,2 triliun untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2011.

"Dengan adanya peningkatan minat terhadap penggunaan layanan data, kami telah mempercepat pembangunan infrastruktur. XL berkomitmen untuk menyediakan jaringan yang dapat diandalkan dan berkualitas bagi pelanggan kami", tambah Hasnul.

Adanya komitmen untuk memperkuat akses layanan data melalui ponsel telah mendorong XL untuk memperluas cakupan layanan 3G. Dalam kurun waktu 1 tahun, XL telah menyelesaikan penambahan jaringan 3G Node B (BTS untuk 3G) sebesar 61% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 3.952 pada akhir September 2011.

Sehingga total BTS secara nasional untuk 2G dan 3G mencapai 26.245. Hal ini juga didukung oleh jaringan utama XL yang modern, backbone maupun backhaul dengan cakupan nasional dimana lebih dari 50% Node B sudah menggunakan koneksi IP.

Tidak hanya itu, XL juga terus berupaya menyediakan paket-paket data yang inovatif dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Baru-baru ini XL meluncurkan paket "Xmua 49" yang terdiri dari paket bulanan layanan internet tanpa batas dan paket layanan lengkap BlackBerry dengan tarif masing-masing layanan sebesar Rp 49.000 per bulan.

Selain itu, XL juga menawarkan paket BlackBerry Bizz yang mencakup layanan push email dan chatting dengan tarif Rp 2.000 per hari dan layanan khusus BlackBerry messenger dengan tarif hanya Rp 1.000 per hari.

Di samping itu, tersedia paket yang menarik untuk ponsel pintar seperti BlackBerry Bold 9900, Iphone 4, Galaxy S2 dan tablets memberi banyak pilihan untuk pelanggan seiring dengan tujuan XL untuk lebih mendorong penggunaan layanan data.

Inisiatif dari XL untuk mendorong penggunaan layanan data juga terlihat melalui pengadaan portal goKlik yang telah menarik minat pelanggan XL secara signifikan sehingga pada akhir September 2011, goKlik telah diakses lebih dari 21 juta pelanggan.

Portal ini dapat diakses secara gratis oleh seluruh pelanggan yang menggunakan ponsel berkemampuan akses layanan data sehingga semakin menarik minat pelanggan. Penggunaan layanan data telah tumbuh sangat cepat dengan trafik data meningkat sebesar 278% dari 1,7 Petabyte menjadi 6,5 Petabyte dalam kurun waktu setahun dan pengguna layanan data telah mencapai 24,1 juta.

"Memiliki jaringan yang ektensif itu sendiri menurut kami belum cukup. Pelanggan kami membutuhkan pengalaman layanan yang lebih baik secara keseluruhan sedangkan dinamika bisnis layanan data juga perlu didukung oleh organisasi yang siap untuk menyongsong masa depan," ujarnya Hasnul Suhaimi.

Peluang dan Tantangan

Jika kita melihat pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia kearah internet minded, maka akses layanan data yang cepat menjadi tantangan di masa mendatang. Tantangan ini juga sekaligus peluang bagi perusahaan telekomunikasi untuk terus meningkatkan kualitas jaringannya.

Sampai saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 39.100.000 atau peringkat ke-8 di dunia. Pengguna internet mobile mencapai 24.195.080 orang atau 61,88 persennya. Sementara 38,12 persen lainnya mengakses internet bukan dari ponsel. Ini tentu menjadi tantangan dan peluang bagi bagi pelaku telekomunikasi.

Pengguna internet mobile ini terus meningkat, bahkan melampaui netter yang mengakses via perangkat lain. Kemudahan akses data merupakan faktor utama menigkatnya pengguna internet mobile. Ya, dengan gadget dalam genggaman tangan, semua orang bisa tersambung dengan berbagai situs di dunia maya.

Banyak faktor lain yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengguna internet mobile. Menjamurnya peredaran smartphone merupakan faktor utama meningkatnya jumlah netter yang mengakses internet via ponsel. Disusul oleh berbagai ponsel murah yang telah memiliki fitur web browsing.

Juga, situs-situs social network sangat populer di Indonesia, sehingga pengguna internet tidak bisa berlama-lama tidak membuka akun social network masing-masing, dan akses via ponsel atau mobile menjadi pilihan utama. Ditambah lagi dengan tarif akses data internet yang semakin murah dari hari ke hari.

Untuk di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama. Negara-negara lainnya, seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, semua pengguna internetnya mayoritas mengakses melalui perangkat bukan ponsel. Oleh karena itu pasar internet mobil di Indonesia tidak bisa dibiarkan begitu saja, mengingat peluangnya yang sangat potensial. Provider berpeluang besar untuk menggarap pasar ini dengan menyediakan paket-paket layanan data yang murah dan jaringan yang kuat.

Jika dikaitkan dengan regulasi, maka regulasi yang bersahabat akan sangat mendukung keterbukaan informasi dan komunikasi. Bagi pengusaha provider, regulasi yang mendukung tentu akan menciptkan iklim investasi yang sehat dan baik. Di sisi masyarakat, dapat menikmati jaringan komunikasi dan layanan data yang cepat dan dapat dilakukan di mana saja. Pada akhirnya, keterbukaan informasi dan komunikasi akan membawa semua pihak semakin maju. (gustina asmara)

Editor: taryono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
25182 articles 7 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas