A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Temuan DPRD Kota: Wajib Pajak Dibebani Uang Survei - Tribun Lampung
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 29 Agustus 2014
Tribun Lampung

Temuan DPRD Kota: Wajib Pajak Dibebani Uang Survei

Selasa, 13 Maret 2012 22:41 WIB
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pajak daerah Bandar Lampung rentan diselewengkan. Ini terkait adanya temuan wajib pajak yang diberi kuitansi tidak resmi oleh petugas pajak dari unit pelaksana teknis pajak di bawah instansi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bandar Lampung.

"Adanya kuitansi tidak resmi tersebut berpeluang besar terjadinya penyelewengan dana pajak oleh oknum petugas," kata anggota Komisi B Benny HN Mansyur kepada Tribun, Selasa (13/3).

Komisi B, kata Mansyur, juga menemukan adanya wajib pajak yang dibebani uang survei oleh petugas. Hal tersebut, kata dia, jelas melanggar Peraturan Daerah (perda) Bandar Lampung No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Ditambahkan Hamonangan Napitupulu, anggota komisi B lainnya, pihaknya menemukan adanya perilaku oknum pajak yang meresahkan wajib pajak. Mulai dari menarik pajak di atas ketentuan perda, diskriminasi terhadap wajib pajak. "Jadi ada yang ditarik pajaknya dan ada juga yang tidak," kata dia.

Untuk itu, komisi B DPRD meminta 13 UPT Pajak yang tersebar di 13 kecamatan di Bandar Lampung bekerja secara profesional. Dispenda Bandar Lampung juga harus memberikan bekal pengetahuan kepada petugas pajak dalam menjalankan tugasnya. Terutama, harus memahami isi Perda Bandar Lampung No 1 Tahun 2011.

Wajib pajak, terus dia, juga harus mendapatkan sosialisasi. Sehingga mengetahui hak dan kewajibannya. "Dengan begitu PAD Bandar Lampung ini bisa naik," kata dia.

Keberadaan 13 UPT Pajak yang tersebar di 13 kecamatan se-Bandar Lampung dibentuk pemkot untuk meningkatkan PAD Bandar Lampung dari sektor pajak daerah. (hanafi/tribunlampung.co.id)
Editor: taryono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
31765 articles 7 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas