Minggu, 19 April 2015

Sistem LPSE: Tanggamus, Tubabar, Way Kanan, dan Mesuji Terkendala SDM

Minggu, 18 Maret 2012 09:00

Keterbatasan sumber daya manusia dan dana menjadi kendala utama pemerintah kabupaten setempat untuk menerapkan LPSE, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Tanggamus Sukisno mengatakan, untuk merealisasikan LPSE, perlu dana besar untuk pengadaan peralatan komputer dan pembuatan situs."Jadi untuk saat ini, kami belum sanggup membuat LPSE kabupaten sendiri, karena memang masih banyak keterbatasan," katanya beberapa waktu lalu.

Sukisno menjelaskan, belum adanya LPSE di Tanggamus karena minimnya SDM yang akan mengoperasikan situs. "Untuk di tempat saya saja (ekobang), hanya ada delapan pegawai. Tentunya ini masih kurang untuk sekretariat LPSE," ungkapnya.

Selain keterbatasan SDM, Sukisno menambahkan, di Tanggamus juga masih minim pejabat pembuat komitmen (PPK) yang lulus Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres 54/2010.

Sertifikat tersebut diperlukan sebagai syarat untuk panitia di setiap satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang mengadakan lelang. "Kemungkinan untuk tahun depan kami targetkan LPSE sudah terbentuk, dan mulai sekarang terus kami usahakan," ujar Sukisno.

Mengacu pada Perpres 54/2010, melaui LPSE, tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan bisa menjadi lebih sederhana, jelas, komprehensif, dan sesuai tata kelola yang baik. Harapannya, akan ada pengaturan yang efektif bagi semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Layanan tender secara online tersebut terhubung dengan seluruh LPSE kabupaten/ kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Layanan ini kemudian terhubung dalam sistem lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) melalui situs yang dikelola pemerintah pusat.

Halaman12
Editor: taryono
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas