• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribun Lampung

Sistem LPSE: Tanggamus, Tubabar, Way Kanan, dan Mesuji Terkendala SDM

Minggu, 18 Maret 2012 09:00 WIB
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Empat kabupaten di Lampung belum mempunyai sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dikelola secara mandiri. Empat kabupaten tersebut adalah Tanggamus, Tulangbawang Barat, Way Kanan, dan Mesuji.

Keterbatasan sumber daya manusia dan dana menjadi kendala utama pemerintah kabupaten setempat untuk menerapkan LPSE, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Tanggamus Sukisno mengatakan, untuk merealisasikan LPSE, perlu dana besar untuk pengadaan peralatan komputer dan pembuatan situs."Jadi untuk saat ini, kami belum sanggup membuat LPSE kabupaten sendiri, karena memang masih banyak keterbatasan," katanya beberapa waktu lalu.

Sukisno menjelaskan, belum adanya LPSE di Tanggamus karena minimnya SDM yang akan mengoperasikan situs. "Untuk di tempat saya saja (ekobang), hanya ada delapan pegawai. Tentunya ini masih kurang untuk sekretariat LPSE," ungkapnya.

Selain keterbatasan SDM, Sukisno menambahkan, di Tanggamus juga masih minim pejabat pembuat komitmen (PPK) yang lulus Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres 54/2010.

Sertifikat tersebut diperlukan sebagai syarat untuk panitia di setiap satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang mengadakan lelang. "Kemungkinan untuk tahun depan kami targetkan LPSE sudah terbentuk, dan mulai sekarang terus kami usahakan," ujar Sukisno.

Mengacu pada Perpres 54/2010, melaui LPSE, tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan bisa menjadi lebih sederhana, jelas, komprehensif, dan sesuai tata kelola yang baik. Harapannya, akan ada pengaturan yang efektif bagi semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Layanan tender secara online tersebut terhubung dengan seluruh LPSE kabupaten/ kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Layanan ini kemudian terhubung dalam sistem lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) melalui situs yang dikelola pemerintah pusat.

Semua tahapan tender mulai dari pengumuman tender, pendaftaran peserta, hingga penetapan pemenang tender, bisa diikuti oleh pengusaha atau kontraktor maupun masyarakat luas secara elektronik di jaringan internet.

Pemprov Lampung berencana menerapkan sistem tender proyek yang akan diberlakukan secara online (elektronik procurement/e proc) pada 2012. Dalam proses tender saat ini, sistem online yang diterapkan masih tergolong semielektronik.

"Karena belum semua proses dilakukan secara online. Tapi ditargetkan, tahun ini seluruh proses tendernya dilakukan secara online," kata Sekretris Provinsi Lampung Berlian Tihang beberapa waktu lalu.

Berlian mengakui, kendala yang masih dihadapi saat ini terletak pada kemampuan sumberdaya manusia (SDM). Mayoritas PNS belum terlatih untuk mengelola tender melalui sistem online.

"Terutama pengadaan sarana dan prasarana e-proc yang memadai, serta pelatihan bagi calon-calon  petugas pengelola LPSE. Jadi, kami optimistis tahun 2012, tender proyek pemerintah bisa dilakukan secara online," tuturnya.(heri/tri/tribunlampung cetak)
Editor: taryono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas