• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 18 September 2014
Tribun Lampung

Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni akan Naik

Jumat, 6 April 2012 08:28 WIB
Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni akan Naik
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/DEDI
loket pelabuhan bakauheni
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Tarif penyeberangan Bakauheni-Merak kemungkinan akan mengalami kenaikan. Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasdap), mengaku besaran kenaikan tarif belum diketahui.

Penyesuaian tarif angkutan untuk golongan 5-9 dipicu adanya kenaikan harga suku cadang kapal serta peningkatan gaji karyawan atau anak buah kapal.

"Nilai penyesuaian tarifnya belum diketahui berapa karena itu wewenang Gapasdap pusat,”  Ketua Gapasdap Merak Togar Napitupulu. Secara aturan, menurut Togar, kenaikan tarif  memang dimungkinkan.

Pemerintah selalu melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap tarif penyeberangan. “Kami juga tidak mau mendahului pemerintah memberikan keterangan. Akan kami beritahu setelah ada kepastian dari pusat,” ujarnya.

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Utama Bakauheni belum bisa memastikan kapan dan berapa persentase kenaikan tarif kapal roll on roll off (roro).

Manajer operasional ASDP  Indonesia Ferry Cabangg Bakauheni, Heru Purwanto, mengatakan, belum ada petunjuk dari kantor pusat dan Kementerian Perhubungan untuk rencana kenaikan tarif penyeberangan. "Kita belum bisa memberikan informasi terkait dengan rencana kenaikan tarif karena memang masih belum ada keputusan dari pusat," katanya.

Menurutnya, keputusan menaikan tarif penyeberangan sepenuhnya menjadi wewenang dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Sementara ASPDP hanya menjalankan keputusan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Ishak mengatakan, penentuan tarif angkutan penyeberangan selat tidak menjadi tanggung jawab daerah melainkan kewenangan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan sosialisasi yang diadakan Kemenhub di Jakarta pada 24 Maret lalu, Ishak menuturkan, Kemenhub telah menetapkan tiga angkutan umum yang tidak boleh menaikkan tarif yakni angkutan penyeberangan, angkutan udara, dan bus rapid transit (BRT) yang bekerja sama dengan pemerintah.

Keputusan tersebut dilakukan karena pemerintah pusat telah memberikan subsidi untuk operasional. Sehingga, masyarakat pengguna angkutan tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan operasional angkutan.

Ishak menjelaskan, sosialisasi dalam rangka menghadapi rencana pemerintah pusat yang saat itu akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 1 April. Pemprov pun telah meneruskan sosialisasi tersebut di daerah pada 27 Maret.

"Walaupun BBM subsidi naik, tarif ketiga angkutan itu tidak akan mengalami kenaikan. Ternyata, BBM subsidi kan tidak dinaikkan. Jadi, seharusnya malah tidak ada kenaikan," kata Ishak.

Secara pribadi, Ishak menerangkan, pemerintah pusat masih memiliki komitmen untuk tidak menaikkan tarif angkutan penyeberangan selat golongan 5-9 yang diperuntukkan bagi angkutan barang.

Hal itu karena kenaikan tarif angkutan penyeberangan selat bisa berimbas terhadap harga barang. Harga barang bisa mengalami peningkatan karena kenaikan ongkos distribusi.

"Saya kira tidak akan dinaikkan. Karena, itu bisa menimbulkan kenaikan barang-barang yang didistribusikan," kata Ishak.(*)
Editor: taryono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
33582 articles 7 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas