A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Pemantauan Peradilan: Kejaksaan Mesti Evaluasi Diri - Tribun Lampung
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 29 Juli 2014
Tribun Lampung

Pemantauan Peradilan: Kejaksaan Mesti Evaluasi Diri

Senin, 16 April 2012 08:09 WIB
Pemantauan Peradilan: Kejaksaan Mesti Evaluasi Diri
net
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lambatnya pihak kejaksaan melakukan eksekusi disinyalir menjadi sebab menghilangnya Satono, terpidana 15 tahun penjara dalam perkara korupsi dana APBD Lampung Timur. Agar peristiwa serupa tidak terulang, korps adhyaksa mesti mengevaluasi diri dan berbenah.

"Saya kira ke depannya, kejari harus segera mengevaluasi diri di dalam melakukan eksekusi perkara korupsi. Jangan sampai kejadian Satono ini terulang lagi di kemudian hari," tandas Koordinator Pos Pemantauan Peradilan Lampung Wahrul Fauzi Silalahi kepada Tribun, Minggu (15/4/2012).

Ia mengatakan, pascaturunnya petikan, lalu salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Negeri (kejari) Bandar Lampung tidak bertindak cepat. Kejari bahkan terkesan menunda-nunda pelaksanaan eksekusi. "Padahal kejari seharusnya langsung eksekusi dengan melakukan penangkapan bukan cuma pemanggilan," tegas Fauzi.

Ia beranggapan, pemanggilan eksekusi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut dia, KUHAP hanya mengatur tentang eksekusi pelaksaan putusan. "Jadi tidak ada yang dilanggar seandainya kejari langsung melakukan eksekusi dengan menangkap," imbuhnya.

Perkara Satono, terang Fauzi, adalah perkara korupsi yang notabene merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, dalam penanganannya, institusi penegak hukum jangan bersikap lunak. "Apalagi banyak contoh terpidana korupsi yang kabur sebelum eksekusi," kata pria yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Rakyat Lampung ini.

Fauzi juga menagih janji kejari yang akan menyebarkan foto Satono di tempat-tempat strategis. Menurut dia, langkah itu harus segera diambil untuk mempersempit ruang gerak mantan Bupati Lampung Timur itu.

Pengejaran yang saat ini dilakukan kejaksaan, menurut Fauzi mesti didukung dengan penyebaran foto. Karena, kata Fauzi, hal itu akan memudahkan eksekutor dalam menemukan buronannya.

Dalam upaya ini, peran serta masyarakat juga cukup penting, oleh karena itu mesti dilibatkan. "Caranya, ya dengan menyebarkan foto Satono. Jadi kalau ada masyarakat yang melihat wajah mirip Satono bisa segera menghubungi kejaksaan," jelasnya.

Fauzi mendukung penuh upaya kejari yang masih tetap melakukan pencarian. Ia mengatakan, kejaksaan harus ekstra keras di dalam mencari Satono. "Jangan sampai mati angin di tengah jalan. Kejar terus. Kaburnya Satono kan tanggungjawab kejari," pungkas dia.

Satono menjadi buronan kejaksaan sejak Senin (9/4/2012) pekan lalu. Ditetapkannya Satono masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena ia tidak memenuhi dua kali panggilan eksekusi. Kejaksaan juga sudah melakukan penggeledahan di tiga rumah yang diduga sebagai tempatnya tinggal,  namun hasilnya nihil.

Satono menjadi terpidana setelah keluarnya putusan kasasi MA. Lembaga peradilan tertinggi itu menghukum bupati dari jalur perseorangan itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana  denda Rp 500 juta.

Jika tidak membayar, denda itu diganti dengan pidana penjara selama enam bulan. Satono juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10,5 miliar. Jika tidak membayar uang pengganti, maka sejak satu bulan setelah putusan MA, harta Satono disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti.

Jika uang hasil lelang tidak mencapai jumlah uang pengganti, maka pidana penjara ditambah tiga tahun.  Putusan MA berbanding terbalik dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang yang yang memutus Satono bebas dari segala dakwaan.(tribunlampung cetak)
Editor: taryono
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas