Sabtu, 20 Desember 2014
Tribun Lampung

Samakan Persepsi PTSP kabupaten/kota

Senin, 14 Mei 2012 19:20 WIB

TRIBUNLAMPUNG.co.id - Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu Daerah (BPMPPTD) Provinsi Lampung Nurdin Sifrizal menerangkan, melalui kegiatan ini diharapkan kabupaten/kota memahami ranah kewenangannya. "Jangan lagi peraturan kota mengeluarkan izin-izin di luar kewenangan mereka, harus sesuai dengan aturan hukum," tegasnya.

Pembinaan juga bertujuan agar tidak terjadi overlapping dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terkait perizinan, dimulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. "Menyamakan persepsi dan menyinergikan PTSP kabupaten/kota," ujar Nurdin.

Nurdin menerangkan misalnya untuk modal asing, yang tengah mengantongi izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM RI) yaitu lembaga setingkat kementerian yang mengatur regulasi perizinan dan pelayanan penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).

"Ketika sebuah investor datang ke kabupaten/kota, hanya tinggal mengurus perizinan berdasarkan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," terangnya.

Pada undang-undang tersebut izin kewenangan kabupaten/kota adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Gangguan (HO), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Diungkapkan Nurdin seluruh persyaratan tersebut nantinya diarahkan agar lebih mudah untuk investor, seperti pembayaran retribusi yang diberi keringanan seperti tenggat waktu pelunasan, pelayanan cepat, dan tak ada pungutan liar (pungli).
Editor: soni

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas