Senin, 22 Desember 2014
Tribun Lampung

Lampung Usulkan Penyediaan Rumah Murah

Jumat, 15 Juni 2012 09:49 WIB

Lampung Usulkan Penyediaan Rumah Murah
ILUSTRASI
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Sambutan positif atas program rumah supermurah oleh pemerintah pusat juga disampaikan Pemprov Lampung. Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang bahkan mengatakan, pemprov akan mengusulkan penyediaan rumah murah itu di Bumi Ruwa Jurai kepada pihak Kemenpera.

Menurut Berlian, pengadaan rumah dengan harga sangat murah tentu dapat membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.

"Selama program itu untuk membantu masyarakat, pemprov tentu akan mengupayakannya. Kami akan coba usulkan ke pemerintah pusat," tutur Berlian, Kamis (14/6/2012) malam.

Kendati begitu, Berlian mengaku belum menerima informasi pengadaan rumah murah dari Kemenpera dimaksud. Pemprov pun akan terlebih dahulu mempertanyakan kepastian pengadaan program tersebut.

"Kalau sudah positif  dan pemprov diminta untuk mengusulkan, kami tentu akan mengusulkan," terang Berlian.

Pemprov, lanjut Berlian, sejauh ini pun telah membuat perjanjian dengan Kemenpera terkait pengadaan rumah susun (rusun). Dalam perjanjian itu, pemprov menyediakan alokasi lahan sedangkan Kemenpera membangun rusun.

"Kami membuat rusun karena pembebasan lahannya tidak begitu besar. Kalau perumahan biasa kan membutuhkan lahan yang luas. Tentu, itu membutuhkan biaya besar untuk pembebasan lahannya. Sementara, harga tanah sendiri sudah mahal," papar Berlian.

Diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyatakan telah menyelenggarakan program rumah sangat murah untuk para pekerja informal. Selain murah, rumah yang dapat dimiliki dengan cara kredit ini, cicilannya dilakukan secara harian.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, rumah-rumah murah ini nantinya bisa dimiliki oleh para pekerja tidak tetap, serta pedagang-pedagang kecil seperti pedagang bakso, pedagang koran, dan lain-lain.

"Ada rumah yang dibangun untuk pedagang atau pekerja yang tidak berpenghasilan tetap," tutur Djan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2012).

Dalam melaksanakan program ini, Kemenpera bekerja sama dengan bank pembangunan daerah (BPD) dan pemerintah daerah terkait. Rumah yang disediakan adalah tipe 36. Sementara harga dan cicilannya akan disesuaikan dengan kemampuan konsumen.

"Harga rumahnya tergantung kemampuan dari masyarakat. Karena masyarakat nonformal itu kemampuannya terbatas. Rata-rata itu harganya Rp 50 juta, uang cicilannya pun harian," paparnya.

"Jadi kalau misalkan dia mampu bayar Rp 300 ribu per bulan, dia boleh bayar sehari Rp 10 ribu, tapi harus sampai Rp 300 ribu (sebulan). Tergantung kesepakatannya," tambahnya.

Untuk uang muka, Djan mengatakan, pemerintah mematok 10  persen dari harga rumah. Sedangkan bunga yang akan dikenakan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) para pekerja nonformal ini tetap atau flat sebesar 7,25 persen selama 20 tahun.

"Bunganya flat, 7,25 persen selama 20 tahun. Untuk sekarang masih 15 tahun, tapi akan dijadikan 20 tahun," kata Djan.

Meski begitu, masyarakat Lampung perlu bersabar untuk bisa menikmati program rumah supermurah ini. Pasalnya, untuk saat ini, pemerintah baru membangun rumah-rumah murah tersebut di Palembang, Sumatera Selatan.

"Yang sudah dibangun sebanyak 1.000 unit rumah di Palembang yang diperuntukkan bagi pekerja nonformal," terang Djan.

Ia mengatakan, ke depan pihaknya akan lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPD setempat, guna memperbanyak hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini. "Target kita sebanyak-banyaknya (bisa dibangun) di seluruh Indonesia. Medan (Sumatera Utara) sudah tertarik untuk dibangun. Tergantung pemda dan BPD-nya," tutup Djan.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Komang Koheri menyambut gembira rencana Kemenpera membangun rumah murah bagi para pekerja informal. Menurut Komang, pihaknya akan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Lampung supaya segera mengajukan usulan pengadaan rumah murah tersebut kepada Kemenpera.

"Saya rasa itu program yang baik. Kalau sampai pemprov tidak mengajukan, itu bukan hal baik. Kami akan mendorong pemprov supaya mengajukan hal itu," ungkap Komang.

Menurut Komang, pengadaan rumah murah yang dapat dijangkau masyarakat menengah ke bawah ini, dapat mengurangi permukiman kumuh yang terdapat di Lampung. Saat ini, lanjut Komang,  masih banyak permukiman kumuh yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali.

"Ini harus dibenahi. Banyak masyarakat kan memang masih belum mempunyai rumah. Kebijakan Kemenpera ini diharapkan dapat membantu masyarakat," kata politisi PDI Perjuangan ini.(ridwan hardiansyah)
Editor: taryono

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas