Kolom Jurnalis

Pilpres 2014, Parpol, dan Budaya Restu

Pilpres 2014 tinggal dua tahun lagi. Pilpres akan menjadi menarik karena sang ikumben Susilo Bambang Yudhoyono, tidak bisa ikut bertarung.

Pilpres 2014 tinggal dua tahun lagi. Pilpres akan menjadi menarik karena  sang ikumben Susilo Bambang Yudhoyono, tidak bisa ikut bertarung. Sehingga bisa jadi ini menjadi arena pertarungan terbuka bagi tiga tokoh lama yang digadang-gadang bakal masuk bursa calon presiden (capres) pada Pilpres 2014.

Sebut saja ketiganya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie.

Ketiganya diprediksi banyak pengamat politik akan mendominasi bursa capres Pemilu 2014. Ini setidaknya jika kita mengacu pada hasil Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu kemarin.

Elektabilitas ketiganya, secara berturut-turut, 18,3 persen, 18 persen, dan 17,5 persen. Survei dilakukan pada 2-11 Juni 2012 terhadap 1.200 responden. Tingkat kesalahan survei ini adalah 2,9 persen.

Kalau ini yang terjadi, tegasnya Pilpres 2014 tidak akan menghadirkan banyak kejutan. Wong, mayoritas kandidat capres berusia di atas 60 tahun.  Meminjam istilah dari Majalah Tempo,  mereka mengalami “ kematangan politik” di bawah kekuasaan rezim Orde Baru. Bahkan sebagian besar di antaranya segendang sepenarian dengan rezim yang kemudian membusuk itu.

Dengan demikian, fenomena tersebut menegaskan bahwa partai-partai politik telah mengalami kegagalan baik dalam rekrutmen dan kaderisasi. Pendek kata, kaderisasi lebih dikuasai oleh jaringan oligarki, sehingga para pemimpin (penguasa) parpol cendrung meneteskan kader dengan loyalitas membuta.

Ini semua terjadi tidak ujuk-ujuk.   Ini merupakan dampak dari gaya pemerintahan Orde Baru yang telah melemahkan kemampuan banyak orang dalam memilih para pemimpinnya.

Orde Baru lebih menekankan  pada kebutuhan menciptakan stabilitas politik melalui tatanan masyarakat yang “harmonis, selaras, dan berkesinambungan”, sehingga berimbas macetnya kompetisi kepemimpinan alamiah selama  lebih dari  tiga dekade.

Selain itu, pemaksaan penerapan sistem pemerintahan yang seragam di seluruh penjuru negeri, tanpa mempertimbangkan keanekaragaman nusantara, telah melemahkan mekanisme tradisional setempat dalam menjaring para pemimpin lokal.

Ironisnya, budaya restu, yang dikembangan Orde Baru, hingga kini menjadi praktik-praktik yang lazim yang dilakukan organisasi partai politik. Budaya restu  implikasinya hanya melahirkan pemimpin kader jenggot alias tidak berakar ke bawah tapi ke atas.

Alhasil, para pemimpin hasil kader jenggot hanya piawai dalam kompetisi teknis, tapi untuk kepentingan politik, legitimasi dukungan dari bawah sangat rapuh. Kalau ini yang terjadi, lalu apa yang diharapkan dari para pemimpin kader jenggot?

sumber: Kompas.com|Majalah Tempo

Penulis: taryono
Editor: taryono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved