Albertus Segera 'Bersih-Bersih' di Internal Hanura
Saya sudah dapat instruksi dari ketua umum (Wiranto) untuk 'bersih-bersih'
Senin (8/4) melalui sambungan telepon, Albertus menyatakan akan melakukan 'bersih- bersih' khususnya terhadap pihak-pihak yang menolak keputusan DPP mengenai penetapan dirinya sebagai ketua difinitif DPD Partai Hanura Lampung.
Bahkan, Albertus mengaku sudah mengantongi instruksi khusus dari Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto terkait agenda 'bersih-bersih' tersebut. "Saya sudah dapat instruksi dari ketua umum (Wiranto) untuk 'bersih-bersih' partai dari pihak-pihak yang masih ingin memperkeruh suasana," ujarnya.
Kendati demikian, Albertus menyatakan tetap mendahulukan pendekatan personal kepada pihak-pihak yang masih mbalelo dari SK DPP. "Siapapun yang masih meragukan SK DPP, akan saya rangkul, kemudian saya bina. Kalau memang tidak bisa lagi dengan pembinaan, ya mau bagaimana lagi," katanya.
Albertus mengaku bersedia memberi jabatan bagi pihak-pihak tersebut. "Ada banyak posisi strategis untuk mengembangkan partai. Akan saya akomodasi semuanya," imbuhnya.
Terkait keluarnya SK DPP mengenai ketua definitif DPD Partai Hanura Lampung, Albertus menyebut hal itu sebagai keadaan darurat. "Kalau saya ambil istilah Pak Wiranto, ini darurat politik," ujarnya.
Dalam konferensi pers di kediamannya di belakang Hotel Hartono, Telukbetung, Jumat (5/4) siang, Albertus mengklaim telah mengantongi SK DPP Partai Hanura Nomor SKEP/312/DPP-Hanura/IV/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Lampung Masa Bakti 2010-2015, tertanggal 3 April 2013.
"Dalam SK yang terdapat tanda tangan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto dan Sekretaris Jenderal Dossy Iskandar Prasetyo ini, DPP memutuskan mengangkat Albertus Haryono menjadi ketua DPD Partai Hanura Lampung dan Muraini menjadi sekretaris," jelas Albertus sambil menunjukkan SK asli dengan cap basah.
Dalam pertimbangannya, Albertus mengungkapkan, DPP melakukan penunjukan secara sepihak seperti ini dengan mempertimbangkan hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) 21 Maret di Jakarta.
"Musdalub 21 Maret lalu tidak bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan DPD Partai Hanura Lampung. Selain itu, DPP memandang perlu (melakukan penunjukan ketua definitif) untuk mewujudkan visi-misi partai menghadapi Pemilu 2014," bebernya.(beni yulianto)