Minggu, 21 Desember 2014
Tribun Lampung

Kemenag Leluasa Persiapkan Ibadah Haji 2013

Jumat, 26 April 2013 23:20 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penetapan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2013 lebih awal membuat Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bisa leluasa menyiapkan secara baik pelaksanaan ibadah haji tahun 2013.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Lampung Ahmad Jajuli seusai pertemuan dengan Kanwil Kemenag Lampung, Jumat (26/4/2013), mengungkapkan, pihaknya ingin memastikan persiapan pelaksanaan ibadah haji yang bersifat teknis di lapangan, khususnya di Lampung.

"Dengan efek penetapan BPIH 2013 lebih awal pada 1 April, itu bagi kanwil dan kantor kemenag kabupaten/kota, nafasnya lebih leluasa untuk mempersiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan ibadah haji," jelas Jajuli.

Kemenag dan Komisi VIII DPR RI sepakat menurunkan BPIH tahun 2013 sebesar 90 dolar AS atau sekitar Rp 1 juta, dari semula 3.617 dolar AS (Rp 34.723.200) menjadi 3.527 dolar AS (Rp 33.859.200) dengan asumsi 1 dolar AS sama dengan Rp 9.600. Dalam pertemuan itu, pihaknya juga menyerap aspirasi tentang undang-undang pelaksanaan haji.

"Hal-hal kritis lain yang perlu mendapat dukungan adalah, ke depan akan ada keputusan politik bahwa embarkasi tidak lagi hanya di Bandara Soekarno- Hatta, tapi pindah ke Bandara Halim Perdana Kusuma," ujar Jajuli.

"Ini kan membutuhkan dukungan politik tentang teknis dari Lampung ke embarkasi langsungnya (Halim Perdana Kusuma) itu," imbuhnya.

Ke depannya, Jajuli akan terus mencoba berkoordinasi dengan sesama anggota DPD asal Lampung serta anggota DPR RI asal Lampung agar bagaimana bisa berangkat langsung secara resmi ke Bandara Halim Perdana Kusuma.

"Artinya, tidak menabrak ketentuan-ketentuannya, tapi masyarakat Lampung bisa berangkat tanpa perlu lagi menjalani dua kali embarkasi," katanya.

Terkait pengajuan Lampung sebagai embarkasi penuh, Jajuli mengungkapkan, sejak tahun 2009, DPD sudah menyampaikan nota dan dokumen paripurna resmi kenegaraan ke Kemenag, Kementerian Perhubungan, dan kementerian-kementerian terkait.
Akan tetapi, menurut Jajuli, persoalannya adalah tidak mungkin serta-merta membongkar landasan terbang yang sudah ada.

"Landasan yang ada itu kan bertahap. Mulai dengan kemampuannya yang cuma 20 tekanan, kemudian 30-40 tekanan. Sedangkan harusnya 81 tekanan," ujarnya.(noval andriansyah)
Editor: taryono

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas