A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Anggota DPRD tak Boleh Bacaleg Jika Tetap 2 Parpol - Tribun Lampung
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 April 2014
Tribun Lampung

Anggota DPRD tak Boleh Bacaleg Jika Tetap 2 Parpol

Jumat, 3 Mei 2013 17:24 WIB
Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Tengah mengingatkan para anggota DPRD maupun pejabat pemerintah setempat untuk mundur dari jabatannya saat ini, jika ingin maju menjadi bacaleg pemilu 2014 dari parpol yang berbeda.

Anggota KPU Lampung Tengah Muhtaridi Putra Negara menjelaskan, peraturan KPU mewajibkan persyaratan mundur bagi anggota dewan yang kembali maju sebagai bacaleg dari partai lain dan juga pejabat pemerintah untuk mundur dari jabatannya.

"Untuk anggota DPRD itu tidak boleh mencalonkan diri dari dua parpol. Jadi, jika ada yang berganti parpol dan ingin kembali maju menjadi anggota legislatif dari parpol yang berbeda, yang bersangkutan harus mundur dari partai yang lama," bebernya.

Muhtaridi menjelaskan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 19 yang menyebutkan anggota DPR/DPRD yang mencalonkan dari parpol yang berbeda diharuskan melampirkan surat pernyataan pengunduran diri, dan pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.

"Jadi proses pengunduran diri sebagai anggota dewan harus sudah diajukan sebelum DCT keluar. Memang pengunduran diri bisa berlangsung lama. Karena proses pemberhentian itu mesti mendapat persetujuan gubernur terlebih dahulu," tukasnya.

Sementara untuk kepala kampung atau pejabat pemerintah maupun PNS aktif yang akan menjadi calon legislatif mengikuti pemilu 2014 mendatang juga diharuskan untuk melampirkan surat pengunduran diri. Hal tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 dan Nomor 13.

"Kakam atau pejabat pemerintah lain itu tidak boleh berpolitik. Artinya, kalau ingin ikut pemilu legislatif yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya," bebernya. Menurutnya, ketentuan tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan DPR, DPRD, dan DPD. (Indra Simanjuntak)
Editor: soni
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
195484 articles 7 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas