Citizen Reporter

Badan Publik Harus Patuhi Putusan Komisi Informasi

Saya menghadiri Diskusi Ahli dan Launching Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013

Badan Publik Harus Patuhi Putusan Komisi Informasi
tribunlampung.co.id/ridwan
Juniardi
Laporan Ketua Komisi Informasi Lampung Juniardi dari Jakarta

Saya menghadiri Diskusi Ahli dan Launching Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Badan Publik harus mematuhi putusan Komisi Informasi, sebab Komisi Informasi merupakan lembaga professional yang dibentuk untuk menegakkan keadilan, yakni bagaimana menyelesaikan sengketa informasi publik.

Hakim Agung Mahkamah Agung DR Supandi SH MHum menyatakan Komisi Informasi adalah lembaga profesional yang akan berkata bagaimana keterbukaan informasi ditegakkan dinegeri ini. Hati-hati apabila mengkritisi putusan KI. Seorang pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, maka sang pejabat kehilangan legitimasi terhadap jabatan publik.

Namun, apabila Badan Publik tidak sependapat dengan putusan KI, maka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hingga tiga tahun pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Komisi Informasi Pusat telah menerima 818 permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64% (523 sengketa) telah selesai melalui proses mediasi dan atau ajudikasi.

Dari jumlah tersebut, hanya dua persen atau sepuluh kasus yang diajukan keberatan ke PN atau PTUN. Sebanyak 513 putusan sengketa informasi telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi Informasi me-launching penggantian aturan mengenai hukum acara di Komisi Informasi, yakni Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang menggantikan Perki No.2 tahun 2010 tentang PPSIP.

Beberapa hal yang pokok mengalami perubahan antara lain, penyederhanaan tahapan proses penyelesaian sengketa informasi dengan mengintegrasikan mediasi di dalam ajudikasi, redefinisi badan publik pusat dan badan publik provinsi dalam kaitannya dengan kewenangan relatif dari Komisi Informasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta beberapa perbaikan teknis lainnya.

Penggantian Perki ini, memaksimalkan asas penyelesaian sengketa informasi yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam penyelesaian sengketa informas, UU KIP menggariskan agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 100 hari.

Dari data perkara di Komisi Informasi Pusat  hingga akhir 2012, sekitar 15% sengketa informasi diselesaikan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja.
Hal ini, menurut Juniardi, antara lain disebabkan oleh faktor ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak dan prosedur penyelesaian sengketa yang belum terlalu tegas memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi.

Para pihak juga masih butuh waktu untuk beradaptasi terhadap pola penyelesaian sengketa yang berbeda dengan pengadilan. Di sisi lain,Komisi Informasi sebagai lembaga baru juga melihat kebutuhan untuk terus memperbaiki peraturan disamping perbaikan kinerja penyelesaian sengketa. (Wakos)

Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help