TribunLampung/

Dokter RSD Demang Mangkir Kerja Diberi Sanksi Saja

Komisi IV DPRD Lampung Tengah mendesak manajemen RSD Demang Sepulau Raya memberi sanksi tegas kepada dokter spesialis yang mangki

Dokter RSD Demang Mangkir Kerja Diberi Sanksi Saja
Bupati Lampung Tengah Mustafa melakukan sidak ke RSD Demang Sepulau Raya. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Syamsir Alam
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GUNUNGSUGIH - Komisi IV DPRD Lampung Tengah mendesak manajemen Rumah Sakit Daerah (RSD) Demang Sepulau Raya memberi sanksi tegas kepada dokter spesialis yang mangkir dari tugasnya.

Menurut Ketua Komisi IV Lamteng'>DPRD Lamteng Sukarman, selama ini keberadaan dokter spesialis yang tidak menentu jadwal praktiknya di rumah sakit pelat merah itu, menjadi kendala pelayanan teknis yang dikeluhkan masyarakat. Ke depan, pihaknya berharap persoalan itu menjadi prioritas untuk mewujudkan perubahan pada pelayanan RSD Demang.

"Kami juga sudah membicarakan persoalan itu kepada pihak rumah sakit. Kami meminta ketegasan mereka kepada para dokter yang praktik di sana. Kalau mangkir tugas yang diberi sanksi saja. Ini supaya masyarakat yang berobat mendapat kepastian pelayanan," kata Sukarman, Senin (21/3/2016).

Politisi PKS itu menambahkan, persoalan lain supaya RSD Demang mendapatkan kepercayaan masyarakat Lamteng adalah keamanan dan pasien rujukan.

Selama ini Komisi IV yang membidangi masalah kesehatan itu melihat, tidak ada jaminan keamanan terhadap pasien, dan kepastian pasien tidak terbengkalai jika berobat ke sana.

"Untuk itu kami meminta pihak kepolisian dan juga Satpol PP membantu keamanan RSD Demang. Ini penting supaya masyarakat dan keluarga tidak terganggu saat berobat. Terkait pasien rujukan, kami akan meminta semua pasien BPJS untuk dirujuk ke RSD Demang," lanjutnya.

Terkait rujukan pasien pengguna BPJS ke RSD Demang, Sukarman menilai itu bisa dilakukan dengan surat edaran ataupun peraturan bupati (Perbup). Ia berharap, keberadaan RSD Demang sebagai satu-satunya rumah sakit pemerintah di Lampung Tengah dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat di kabupaten itu.
Terkait langkah Bupati Mustafa merevitalisasi RSDDSR, Komisi IV mengaku mendukung penuh langkah orang nomor satu di kabupaten itu. Menurutnya, sudah saatnya sarana kesehatan milik pemkab diperbaiki agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Lamteng Mustafa melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit milik pemerintah tersebut, Minggu (20/3). Sebagai rumah sakit dengan fasilitas mumpuni, Mustafa prihatin jika kondisi RSD Demang masih belum terawat dan semrawut di sana sini.

"Rumah sakit ini (RSD Demang) harus menjadi rujukan seluruh masyarakat Lamteng. Kenapa, karena saya tahu selama ini puskesmas dan sarana kesehatan lain justru banyak merujuk pasien ke rumah sakit swasta. Untuk itu saya akan hidupkan rumah sakit ini, kendala semuanya akan kita selesaikan," kata Mustafa di sela sidak.
Untuk melayani masyarakat kecil di Lamteng, pemkab akan menyalurkan 390 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahun ini. Ke depan, dengan KIS RSD Demang dapat menjadi rumah sakit tanpa kelas, sehingga tidak ada lagi alasan pasien miskin dipulangkan karena tidak punya biaya.

"Pemkab Lamteng menargetkan RSD Demang naik kelas dari tipe C menjadi tipe B. Untuk itu semua aspek di rumah sakit ini harus maksimal, tidak ada istilah ruang VVIP untuk masyarakat menengah ke atas, semua bisa dirawat di sana, semua bisa masuk semua kelas," pungkasnya.(sam)

Penulis: syamsiralam
Editor: muhammadazhim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help