TribunLampung/

Dimutasi Lewat SMS, 16 Kepala Sekolah Lapor Ombudsman

Sementara, kepala sekolah yang menggantikannya langsung menanyakan sisa anggaran, dan mengganti data pokok pendidik dan tenaga kependidikan atau

Dimutasi Lewat SMS, 16 Kepala Sekolah Lapor Ombudsman
Kompas.com
Wakil ketua Musyawarah kerja kepala sekolah se-Wakatobi, Yuwono menyerahkan laporan 16 kepala sekolah yang dimutasi kepada pihak Ombudsman perwakilan Sultra. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KENDARI - Sekitar 16 kepala SMAN di Kabupaten Wakatobi, Kamis (6/10/2016), mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, lantaran dimutasi tanpa jabatan alias nonjob.

Anehnya, pergantian 16 dari 18 kepala SMAN di Kabupaten Wakatobi itu, hanya disampaikan melalui pesan singkat atau SMS.

Hal itu diungkapkan kepala SMAN 6 Wangi-wangi, Hasanuddin. Ia mengaku, pencopotan dirinya sebagai kepala sekolah diterima melalui pesan singkat, pada 27 September lalu.

“Tiba-tiba, muncul SMS bahwa saya dimutasi, begitu juga teman-teman kasek lain. Ada juga yang ditelepon langsung oleh teman-teman, yang sudah lebih awal menerima informasi pergantian itu,” tutur Hasanuddin, seusai melapor di kantor Ombudsman perwakilan Sultra di Kendari, Kamis.

Hasanuddin mengungkapkan, ia dimutasi di SMAN Lentea, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, dan hanya menjadi guru biasa. Begitu juga, kepala sekolah lainnya.

Sementara, kepala sekolah yang menggantikannya langsung menanyakan sisa anggaran, dan mengganti data pokok pendidik dan tenaga kependidikan atau Dapodik. Tindakan itu dinilai Hasanuddin layaknya perampokan.

“Belum ada SK-nya sudah masuk sekolah dan belum ada juga serah terima. Kasek baru datang di sekolah langsung tanyakan anggaran, dan ganti Dapodik secara sembarangan, masuk akalkah begitu," kesalnya.

Pihaknya juga sudah menanyakan mutasi tersebut ke Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Wakatobi, namun mereka mengaku tidak mengetahuinya.

"Tidak bisa sembarang melakukan mutasi, harus melalui Baperjakat. Kami juga sudah tanya ke pihak yang berwenang, mereka juga tidak tahu. Ternyata, SK pergantian kami ditandatangani Pjs Sekda Wakatobi," kata Hasanuddin.

Karena itu, para kepala sekolah itu melaporkan mutasi tersebut ke Ombudsman, DPRD Sultra, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra serta Mendagri.

Sebab, menurut wakil ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah se-Wakatobi, Yuwono, kewenangan mutasi tenaga pendidikan menengah (dikmen) sudah ditangani provinsi sejak 31 Maret 2016.

“Kabupaten sudah tidak punya kewenangan. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berhak mutasi guru dan kepala sekolah menjadi kewenangan provinsi,” paparnya.

Pergantian itu, lanjut Yuwono, melanggar UU Pilkada yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan, dalam jangka waktu enam bulan sejak pelantikan.

"Bupati Wakatobi dilantik pada 26 Juni 2016, jadi belum bisa melakukan mutasi karena jabatannya belum enam bulan," tukasnya.

(Kiki Andi Pati)

Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help