TribunLampung/

Apakah JPU Bisa Ubah Pernyataan Penerimaan Putusan?

Sebelumnya kami jelaskan tentang upaya hukum banding yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Apakah JPU Bisa Ubah Pernyataan Penerimaan Putusan?
net
Ilustrasi. 

Yth LBH Bandar Lampung. Saya mau tanya pada pembacaan putusan di pengadilan negeri (PN) mengenai perkara pidana, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan 'terima putusan'.

Namun beberapa hari setelah pembacaan putusan, JPU menyatakan banding dan mendaftarkannya di pengadilan negeri.

Apakah putusan tersebut tetap bisa diajukan banding, padahal JPU menerima putusan tersebut pada saat pembacaan putusan dan telah ditulis di berita acara sidang? Terima kasih atas penjelasannya.

Pengirim: +6285779685xxx

Bisa Diubah Tujuh Hari Setelah Putusan

Sebelumnya kami jelaskan tentang upaya hukum banding yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Mengenai hak terdakwa maupun penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding diatur pada Pasal 67 KUHAP, yang menjelaskan: "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama."

Sedangkan mengenai batas waktu mengajukan upaya hukum banding diatur pada Pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan: "Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan"

Berdasarkan KUHAP penuntut umum atau terdakwa yang menyatakan menerima ataupun tidak menerima (menyatakan banding) putusan pada hari sidang pembacaan Putusan, dalam waktu 7 hari dapat mengubah pernyataan tersebut.

Apabila seandainya pada hari persidangan putusan menyatakan menolak pun, namun setelah itu dalam waktu 7 hari berubah pikiran, dapat tetap menyatakan untuk menerima putusan. Atau jika dalam tenggang waktu 7 hari telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan dalam hal ini kepada panitera muda pidana, dan tidak menandatangani Akta Pernyataan Banding, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tingkat pertama.[1]

Halaman
12
Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: taryono
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help