Setya Novanto Kembali Pimpin DPR, Ini Catatan dari Sejumlah Fraksi

Pergantian Ketua DPR RI dari Ade Komarudin kembali pada Setya Novanto, berjalan mulus tanpa penolakan dari fraksi mana pun.

Setya Novanto Kembali Pimpin DPR, Ini Catatan dari Sejumlah Fraksi
Kompas.com
Lima pimpinan DPR RI usai pelantikan Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pergantian Ketua DPR RI dari Ade Komarudin kembali pada Setya Novanto, berjalan mulus tanpa penolakan dari fraksi mana pun.

Meski begitu, beberapa fraksi memberi catatan.

Satu di antaranya Fraksi Partai Gerindra.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan, meski pergantian alat kelengkapan dewan (AKD) merupakan kewenangan penuh dari Fraksi Partai Golkar, ia berharap pergantian pimpinan DPR tak lagi terjadi pada periode ini.

"Kami berharap ini adalah pergantian yang terakhir dari pimpinan, ketua DPR," ujar Supratman Andi Agtas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

"Kami ingin bersama-sama menjadikan DPR di kepemimpinan nanti betul-betul kinerjanya di bidang legislasi, pengawasan, anggaran, benar-benar ada keberpihakan pada rakyat," kata Supratman Andi Agtas. 

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat masih membutuhkan penjelasan, terkait alasan di balik pemberhentian Ade dan pengangkatan Novanto.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan, banyak konstituen Partai Demokrat yang mempertanyakan hak tersebut.

"Apa alasan diusulkan oleh partai pada yang bersangkutan untuk diberhentikan? Sebab, banyak konstituen kami yang bertanya. Kami tidak bisa menjawab karena tidak tahu alasannya," ujar Benny Kabur Harman.

Adapun, PDI Perjuangan justru menyampaikan keinginan fraksi untuk segera diadakan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, selaku partai dan fraksi terbesar di parlemen, PDIP berharap direpresentasikan juga pada komposisi pimpinan DPR.

"Kami sampaikan untuk segera diadakan perubahan UU MD3 untuk kita susun supaya bisa kita putuskan, sebelum pemilihan legislatif berlangsung," tutur Aria Bima.

(Nabilla Tashandra)

Ikuti kami di
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help