Tahun Depan, PNS di Kabupaten Ini Terancam Tak Dapat Gaji

Sehingga ketika terjadi keterlambatan pembahasan, hal itu akan berpengaruh terhadap penetapan APBD.

Tahun Depan, PNS di Kabupaten Ini Terancam Tak Dapat Gaji
Net
Ilustrasi PNS. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANGKALAN - Belum adanya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 Kabupaten Bangkalan, hal itu berpotensi mengganggu anggaran belanja di tahun mendatang.

Termasuk, penundaan pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi mengungkapkan, pihaknya telah berkirim surat pada 22 November ke Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Bangkalan, agar segera memasukkan KUA PPAS 2017.

"Karena, ini sudah terlambat. Jika sampai APBD 2017 belum disahkan, gaji PNS akan tertunda," ungkap Imron Rosyadi, Rabu (30/11/2016).

Untuk menghindari hal tersebut, Badan Musyawarah DPRD Bangkalan mengundang pihak Timgar Pemkab Bangkalan, untuk penjadwalan pembahasan KUA PPAS 2017, Rabu.

"Jangan sampai, pembahasan KUA PPAS molor hingga 2017," kata Imron Rosyadi.

Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Bangkalan, Mahmudi menyayangkan belum adanya pembahasan KUA PPAS 2017 hingga saat ini.

Menurutnya, KUA PPAS merupakan 85 persen APBD.

Sehingga ketika terjadi keterlambatan pembahasan, hal itu akan berpengaruh terhadap penetapan APBD.

"Saya tidak melihat sanksinya, namun kenapa belum juga ada pembahasan. Padahal, pembahasannya membutuhkan waktu lama. Apalagi Desember, tidak penuh satu bulan karena banyak hari libur," ujar Mahmudi.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribunnews
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help