TribunLampung/
Home »

News

» Jakarta

Ahok: Kalau Divonis 4 Tahun, Kan Tidak Perlu Berhenti

Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bakal menaati apa pun keputusan pengadilan

Ahok: Kalau Divonis 4 Tahun, Kan Tidak Perlu Berhenti
AFP/POOL/TATAN SYUFLANA
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berada di ruang sidang PN Jakarta Utara, Selasa (13/12/2016). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bakal menaati apa pun keputusan pengadilan, atas dakwaan penodaan agama kepadanya.

"Kita lihat saja nanti, aku sih ikutin aturan saja," ujar Ahok usai mengikuti acara 'Ahok-Djarot untuk Perempuan Jakarta', di Gedung Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2016).

Ahok hanya mengatakan saat ini dirinya menunggu putusan pengadilan. Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, putusan pengadilan bisa saja dikeluarkan besok, saat sidang keduanya.

"Kita sih tunggu saja, keputusan hakim kan bisa besok, bisa 10 Januari (2017) kan, ya tunggu saja," kata suami Veronica Tan itu.

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang terjerat kasus hukum tak lantas langsung diberhentikan, bila hukumannya di bawah lima tahun.

"Kalau yang diputuskan empat tahun, kan tidak perlu berhenti, tapi kita lihat saja," tambahnya.

Peraturan yang dimaksud Ahok tertuang dalam pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, isinya, "Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Ayat 2 pasal yang sama menyebut, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan." (*)

Editor: taryono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help