KY Imbau Masyarakat Laporkan Hakim yang Bebaskan Terdakwa Korupsi

Wakil Ketua KY, Sukma Violeta mengatakan, laporan tersebut penting untuk mempercepat proses, apakah ada dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim

KY Imbau Masyarakat Laporkan Hakim yang Bebaskan Terdakwa Korupsi
Tribunnews
Wakil Ketua KY Sukma Violeta. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menyarankan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki konsentrasi di bidang lingkungan hidup, untuk melaporkan hasil putusan bebas terdakwa Bupati nonaktif Rokan Hulu, Suparman.

Wakil Ketua KY, Sukma Violeta mengatakan, laporan tersebut penting untuk mempercepat proses, apakah ada dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim yang memutus perkara.

"Kalau bisa, LSM yang memiliki kepedulian, mereka melapor, nanti laporannya kami periksa, dibuat berita acara, periksa saksi," kata Sukma Violeta, di Kalibata, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Sukma mengatakan, pihaknya sebenarnya bisa melakukan penyelidikan.

Tetapi, kata dia, akan sangat lebih mudah jika ada laporan dari pihak eksternal.

Karena, pelapor tinggal membuat surat dan mengirimkan ke KY.

"Bisa juga, ada mekanisme di kami. Tapi kalau ada pelapor, lebih gampang, cukup surat saja. Nanti kami periksa, apakah melaporkan karena indikasi atau karena kalah. Tapi, pasti kami periksa dan telaah semuanya," kata Sukma Violeta.

Sukma menegaskan, KY hanya memproses mengenai dugaan pelanggaran etik.

Sementara, putusan harus tetap melalui proses hukum, misalnya banding atau kasasi.

"Kami harus etika. Seperti diduga melakukan pertemuan dengan para pihak, baik langsung maupun tidak langsung, itu sudah bisa langsung diperiksa KY. Jika terbukti, akan dikenakan sanksi," tukas Sukma Violeta.

Sebelumnya, Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru memutus bebas Suparman pada Kamis (23/2/2017).

Suparman dinyatakan tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lain, yakni bekas Gubernur Riau, Annas Maamun.

Sementara, terdakwa lainnya, yakni mantan Ketua DRPD Riau, Johar Firdaus, divonis pidana penjara lima tahun enam bulan.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan, jaksa yakni 6,5 tahun.

Kasus tersebut sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help