Kasus Korupsi Proyek E KTP

Tegaskan Tak Ada Konflik Kepentingan, Ketua KPK Bantah Tudingan Fahri Hamzah

Ia berharap, semua pihak menunggu pembuktian dalam kasus e-KTP, yang kini tengah berjalan di pengadilan.

Tegaskan Tak Ada Konflik Kepentingan, Ketua KPK Bantah Tudingan Fahri Hamzah
Tribunnews
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membantah tudingan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, yang menyatakan dirinya ada konflik kepentingan dalam kasus korupsi e-KTP.

"Conflict of interest tidak terjadi. Saya tidak pernah melobi orang, tidak pernah menjatuhkan orang, itu semua tidak terjadi. Jadi yakinlah itu," kata Agus Rahardjo, usai menghadiri diskusi di Perbanas Institute, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).

Ia berharap, semua pihak menunggu pembuktian dalam kasus e-KTP, yang kini tengah berjalan di pengadilan.

"Kini semuanya di pengadilan, mari kita buktikan di pengadilan. Saya tidak mau berpolemik di media masa seperti ini. Kita buktikanlah di pengadilan, tapi janji saya, itu semuanya tidak terjadi," tegasnya.

Sebelumnya, Fahri menilai Agus memiliki kepentingan dalam kasus e-KTP, terutama karena Agus merupakan mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Ada indikasi konflik kepentingan antara Agus Rahardjo sebagai mantan Ketua LKPP dengan Kemendagri. Dalam hal ini, kepentingan Agus Rahardjo sangat tampak," ucap Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Fahri mengaku mendapat informasi langsung dari beberapa pihak yang sudah diperiksa KPK, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah sejak awal mengetahui kasus tersebut.

Fahri juga membaca sejumlah dokumen, termasuk dakwaan KPK serta tiga laporan BPK (2012, 2013, dan Juli 2014).

"Sebelum ini mengalir menjadi conflict of interest lanjutan, saya kira dia harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi," kata Fahri.

Seperti diketahui, sejumlah nama besar disebut dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK pada persidangan perdana, Kamis (9/3/2017) lalu, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.

Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help