TribunLampung/
Home »

Seleb

» Gosipi

Identitas Ayah Kandung Bilqis Diduga Dipalsukan, 5 Ancaman Hukuman Ini Menanti Ayu Ting Ting

Ayu Ting Ting diduga tidak mencantumkan nama Henry Baskoro Hendarso alias Enji sebagai ayah kandung Bilqis saat mengurus administrasi kependudukan

Identitas Ayah Kandung Bilqis Diduga Dipalsukan, 5 Ancaman Hukuman Ini Menanti Ayu Ting Ting
Tribunnews/Jeprima
Penyanyi Ayu Ting Ting bersama anaknya Bilqis seusai merayakan ulang tahunnya yang ke 2 pada acara Pesbukers di Studio ANTV, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2015). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bakal menyelidiki dugaan pemalsuan identitas ayah kandung Bilqis Khumairah Razak, putri semata wayang Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting diduga tidak mencantumkan nama Henry Baskoro Hendarso alias Enji sebagai ayah kandung Bilqis saat mengurus administrasi kependudukan diantaranya akta kelahiran.

Untuk memastikannya, KPAI mengaku akan melakukan penyelidikikan terlebih dahulu.

"Jika nanti ditemukan penggaran seperti pemalsuan identitas nama ayah misalnya, maka hal itu melanggar Undang-Undang UU Administrasi Kependudukan,"ujar Sekjend KPAI Rita Pranawati kepada wartawan, Kamis (16/3/2017).

Jika benar Ayu Ting Ting melanggar UU ini, maka ancaman hukumannya tak main-main.

Pelantun ‘sambalado’ itu bakal dijerat hukuman penjara dan denda yang tak sedikit.

Berikut 5 ancaman hukuman bagi pihak yang memalsukan identitas kependudukan berdasarkan UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan./

1. Setiap penduduk dengan sengaja memalsukan data/dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, DIPIDANA PENJARA paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. (sesuai dengan Pasal 93 UU No 23 Tahun 2006);

2. Setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, DIPIDANA PENJARA paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. (Sesuai dengan Pasal 96 UU No. 23 Tahun 2006);

3. Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan (memasukan, menyimpan, membaca, megubah, meralat dan menghapus, mengcopy data serta mencetak data pribadi) DIPIDANA PENJARA paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta ruupiah. (Sesuai dengan pasal 95 UU No 23 Tahun 2006);

Halaman
1234
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help