Gubernur Ridho: Dana Desa Harus Dapat Pendampingan Kuat

Tahun ini APBN dana desa mengalami kenaikan hingga Rp 400 miliar. Rencana inipun disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Ridho: Dana Desa Harus Dapat Pendampingan Kuat
Tribun Lampung/Hanif Mustafa

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tahun ini APBN dana desa mengalami kenaikan hingga Rp 400 miliar. Rencana inipun disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurut Gubenur Ridho Ficardo penyaluran dana tersebut harus ada pendampingan yang kuat, mengingat tahun lalu terdapat penyelewengan.

“Pendampingan harus kita perkuat supaya bisa mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyimpangan,” ungkap Ridho di sela-sela acara sidang parnipurna, Senin (20/3).

Ridho menambahkan, untuk meminimalisir penyimpangan ada tahapannya, yakni evalusi titik-titik yang masih rawan penyimpangan. “Itu yang harus kita cegah ke depan,” tegasnya.

Terkait usulan dana desa sebagai dana tenaga medis, Gubenur Lampung ini mengatakan bisa saja dikoordinasiakan dan dirapatkan. “Namun apakah itu masih dalam ketentuan perundang-undangan atau tidak itu harus ada kajian terlebih dahulu,” ungkapnya.

Gubenur inipun menuturkan bahwa pada dana desa terdapat aturan yang mengikat dalam penggunaannya. “Tentunya dimohonkan ijin kepada kementrian desa untuk apabila ada hal yang spesifik di daerah,” lanjutnya.

Selanjutnya Ridho mengatakan bahwa dana desa peruntukannya lebih selektif, hal ini karena perundang-undangan yang mendampinginya. “Walaupun niatnya baik, jangan sampai dianggap sebagai penyimpangan dana disuatu daerah,” pungkasnya.
 

--

Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help