TribunLampung/

Jalan Nasional Wewenang Pusat, Pemprov Bantah Halangi Flyover MBK

Pemerintah Provinsi Lampung langsung meresponS unjuk rasa yang menolak pemberhentian pembangunan Flyover di persimpangan Mal Boemi Kedaton

Jalan Nasional Wewenang Pusat, Pemprov Bantah Halangi Flyover MBK
Tribunlampung/Deta
pembangunan flyover Teuku Umar-Za Pagar Alam 

Laporan Reporter Tribun Lampung, Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung langsung meresponS unjuk rasa yang menolak pemberhentian pembangunan Flyover di persimpangan Mal Boemi Kedaton (MBK). 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Ahmad Chrisna Putera secara tegas memastikan pemprov  tidak pernah menghambat pembangunan Kota Bandar Lampung sepanjang mekanisme perizinan dilengkapi.

"Pemerintah Provinsi Lampung tidak pernah menghambat pembangunan Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi juga tidak punya kewenangan di jalan itu karena itu jalan nasional dan Pak Gubernur tidak pernah melarang, sepanjang mekanisme perizinan dilakukan. Karena gubernur itu perwakilan dari pemerintah pusat di daerah," ujar Achmad Crisna Putra di Pressroom, Pemprov Lampung, Senin (31/7/2017).

Menurut mantan PJ Wali Kota Metro ini, pemerintah pusat belum mengeluarkan izin terkait pembangunan flyover yang berada di jalan nasional tersebut. Itu bisa dilihat  dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah melayangkan surat secara resmi mewakili Pemerintah Pusat.

Surat dengan Nomor: HK.05.02_Mn/656 tanggal 27 Juli 2017 itu berisi Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menyampaikan dokumen Readiness Criteria (Studi kelayakan, detail, engeneerinh design /DED) Amdal / UKL- UPL dan Andalalin untuk dikaji Direktorat jenderal Bina Marga Kementerian PUPR).

Sehingga dalam surat tersebut Kementerian PUPR menyampaikan agar pembangunan  flyover MBK dihentikan sampai readiness crieria terpenuhi dan izin pelaksanaan di aset jalan nasional kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung  diterbitkan Kementerian PUPR.

"Pemprov ini kan wakil Pemerintah pusat di daerah yang juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah," pungkasnya. (ben)

Penulis: Beni Yulianto
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help