TribunLampung/

Polemik Flyover MBK, FWBLB: KemenPUPR segera Bahas MoU Pelimpahan Jalan Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) berencana akan membuat memorandum of understanding (MoU) tentang pelimpahan

Polemik Flyover MBK, FWBLB: KemenPUPR segera Bahas MoU Pelimpahan Jalan Nasional
unjuk rasa dukung flyover MBK 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ketua Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat (FWBLB) Rakhmad Husein menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) berencana akan membuat memorandum of understanding (MoU) tentang pelimpahan jalan nasional menjadi jalan kota. 

"MoU pelimpahan itu akan melewati berbagai tahapan mediasi yang melibatkan KemenPUPR, Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung. Tahapan menuju MoU itu secepatnya akan dilaksanakan KemenPUPR," kata Rakhmad Husein, Rabu (2/8). 

Pada hari yang sama,  FWBLB menggelar unjuk rasa di Jakarta dengan longmarch dari  rute Patung Kuda Monas, Istana Negara, hingga Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

Unjuk rasa ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan flyover depan Mal Boemi Kedaton (MBK) Bandar Lampung yang digagas Wali Kota Herman HN.

Rakhmad Husein menyatakan, isi surat KemenPUPR nomor HK.05.02-Mn/656 tertanggal 27 Juli 2017 dianggap  telah menyakiti hati rakyat Bandar Lampung, yang ingin melihat kotanya makin maju dan terbebas dari kemacetan yang selama ini terjadi di kawasan seputar Mal Boemi Kedaton (MBK).

Adapun surat KemenPUPR itu berisi agar Wali Kota Herman HN menghentikan pembangunan jembatan layang (flyover) di depan MBK.(rls)

Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help