TribunLampung/

Kisruh Flyover MBK, Hasil Mediasi Kemen PUPR Sebut Jalan Nasional Wewenang Pemkot

Ketua Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat (FWBLB) Rakhmad Husein sambut baik hasil pertemuan di Kemen PUPR yang membahas MoU

Kisruh Flyover MBK, Hasil Mediasi Kemen PUPR Sebut Jalan Nasional Wewenang Pemkot
Tribunlampung/Deta
pembangunan flyover Teuku Umar-Za Pagar Alam 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ketua Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat (FWBLB) Rakhmad Husein menyambut baik hasil pertemuan di Kemen PUPR yang membahas MoU tentang pelimpahan wewenang pengelolaan aset jalan nasional menjadi jalan kota Bandar Lampung.

Pertemuan itu sendiri melibatkan Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung, dan dimediasi Kemen PUPR di Kantor Kemen PUPR di Jakarta, Senin (7/8).

Secara teknis, menurut Rakhmad, Direktur Jalan dan Jembatan serta Dirjen Bina Marga menyetujui MoU pelepasan status jalan nasional menjadi jalan kota.

Pertemuan itu juga menghasilkan bahwa dokumen amdalalin dianggap beres. Sementara Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) juga telah disetujui.

"Untuk detail engineering design (DED) hanya ada perubahan teknis sedikit, dan besok diselesaikan," kata Rakhmad Husein.

Dia menambahkan, kesepakatan pelimpahan jalan nasional menjadi milik Pemkot Bandar Lampung diharapkan bisa mengakhiri polemik program pembangunan flyover di Mal Boemi Kedaton (MBK)

"Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan Pak Menteri PU PR segera mengagendakan penandatanganan MOU tersebut, seperti yang disampaikan Pak Direktur Jalan dan Jembatan tadi," ujarnya.

"Agar stresnya rakyat karena kemacetan di depan MBK segera teratasi. Agar kota Bandar Lampung semakin maju berkembang!" tandasnya. (rls)

Tags
MBK
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help