TribunLampung/

Protes Dua Petahana Lolos, Koalisi Rakyat Bakal Gelar Mimbar Bebas

Koalisi Rakyat untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) bakal menggelar aksi mimbar bebas sebagai wujud protes terkait pengumuman 6 besar

Protes Dua Petahana Lolos, Koalisi Rakyat Bakal Gelar Mimbar Bebas
net
seleksi bawaslu ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Koalisi Rakyat untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) bakal menggelar aksi mimbar bebas sebagai wujud protes terkait pengumuman 6 besar seleksi calon anggota Bawaslu Lampung.

Koordinator KRLUPB Rakhmat Husein DC mengatakan, aksi mimbar bebas akan berlangsung di sekretariat Bawaslu Lampung. "Dengan berkordinasi bersama  pihak kepolisian kami juga akan mendatangi kediaman Timsel Bawaslu Lampung," kata Rakhmat, Sabtu (26/8/2017).

Aksi protes karena timsel Bawaslu mengabaikan aspirasi publik dan keputusan DKPP dengan tetap meloloskan petahana Fathikatul Khoiriyah dan Ali Sidik masuk enam besar calon. Padahal kedua-duanya jelas-jelas terbukti menerima sanksi DKPP karena praktik politik gula-gula pada Pilgub 2014 silam. 

Saat itu, kata Rakhmat, DKPP memberi sanksi karena sebelumnya sudah melakukan proses persidangan dengan menghadirkan saksi dan bukti temuan panwascam se-Lampung. 

Rakhmat menambahkan,  keputusan Timsel untuk  meloloskan orang yang terbukti salah dan menerima sanksi hanya akan membuka potensi peluang terjadinya pelanggaran yang sama saat perhelatan pilgub, pilkada, pileg dan pilpres mendatang. 

"Keputusan timsel meloloskan dua petahana itu sangat konyol. Seolah-olah di Lampung ini tidak ada lagi orang baik, hebat, kredibel, dan bersih dari sanksi," bebernya

Terpisah, Fathikatul Khoiriyah menanggapi desas desus yang memojokannya sebagai hal yang manusiawi dan sah-sah saja.

"Sebab ada masa uji publik dan bukan saja Rakhmat Husein yang bisa memberikan penilaian, tetapi juga masyrakat Lampung semuanya bisa memberikan," sebutnya saat ditemui.

Fathikatul pun menyadari jika ia sudah 5 tahun menjabat sebagai pengawas pemilu, sehingga banyak sekali catatan yang harus diberikan.

"Ya memang perlu, sebagai catatan selama saya menjabat, dan memang harus begitu kalau kami gak terbuka kita gak bisa melakukan perbaikan," tutupnya.

Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help