Mantan Kadiskes Lamtim Bersama Stafnya Didakwa Pasal Berlapis

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) Evi Darwati menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Mantan Kadiskes Lamtim Bersama Stafnya Didakwa Pasal Berlapis

Laporan Reporter Tribun Lampung Muhammad Heriza

 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) Evi Darwati menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis, (28/09/2017)

Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum itu digelar secara terpisah dengan terdakwa Renny Andriyani Putri alias Rere, staf Diskes Lamtim. Kedua terdakwa duduk di kursi pesakitan atas perkara penyimpangan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jaksa mendakwa Evi bersama Rere dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama Pasal 12 Huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau dakwaan kedua Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penunut Umum (JPU) Eko Setia Negara mengatakan, Evi dan Rere telah menerima uang setoran 5 persen dari 33 Puskesmas di wilayah Lamtim. Dari setoran tersebut, mereka menerima sebesar Rp 48 juta.

Kasus ini bermula mantan Kadiskes Lamtim Evi memanggil seluruh Kepala UPTD Puskesmas setempat, selanjutnya terjadi pertemuan di antara mereka di ruangan Evi pada April 2016.

Pada pertemuan tersebut, Evi didampingi stafnya Rere, meminta kepada seluruh Kepala UPTD Puskesmas agar menyetorkan uang yang bersumber dana JKN tahun anggaran 2016 untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 10 persen setelah pencairan dana anggaran.

Mendengar permintaan tersebut, seluruh Kepala UPTD Puskesmas keberatan karena sangat memerlukan dana itu untuk keperluan Puskesmas dan hanya mampu memberikan anggaran 5 persen dari penggunaan pelayanan kesehatan dan terjadilah kesepakatan tersebut.

Halaman
12
Tags
Lamtim
Penulis: Muhammad Heriza
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help