TribunLampung/

Tak Bayar Utang Bisa Dipidanakan?

Saya ingin bertanya apakah orang yang meminjam uang tanpa perjanjian tertulis dapat dipidanakan, karena dia telah mengingkari janjinya

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - YTH LBH Bandar Lampung. Saya ingin bertanya apakah orang yang meminjam uang tanpa perjanjian tertulis dapat dipidanakan, karena dia telah mengingkari janjinya untuk mengembalikan uang tersebut. Terima kasih.
Pengirim: +6285788099xxx

Sebaiknya Selesaikan Secara Kekeluargaan

TERIMA KASIH atas pertanyaan anda. Kami akan menguraikan pertanyaan anda tentang perjanjian dahulu. Pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Berdasarkan fakta yang disampaikan, hubungan hukum kedua belah pihak berupa "janji lisan" yang mana berjanji akan melunasi utangnya.

Dalam lingkup hukum keperdataan, kesepakatan yang dinyatakan dalam suatu "janji lisan" sama saja dengan suatu perikatan, yang mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya.

Maka perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan kata lain, sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang.

Dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, para pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan tersebut para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Namun demikian, keterpenuhan sebagai undang-undang harus terlebih dahulu diuji dengan syarat subjektif dan obyektif. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib (kepolisian) karena tidak membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut.

Dalam praktiknya, acapkali kita mendengar dan mendapati permasalahan utang-piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyarawarah, justru malah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Padahal substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata.

Untuk dapat diproses secara pidana, harus ada perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut. Jadi kesimpulan dari kami tentang pertanyaan anda adalah kurang bukti kalau anda melaporkan permasalahan ini ke ranah pidana dan selesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

CHANDRA BANGKIT SAPUTRA
Kadiv Ekosob LBH Bandar Lampung

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help