TribunLampung/

Panas, Kantor BPKAD Lampura Disegel, Ini Permintaan Kontraktor

Penyegelan itu dilakukan secara spontanitas. Berdasarkan pantauan, sebelum melakukan penyegelan mereka terlebih dahulu berupaya menemui bupati

Panas, Kantor BPKAD Lampura Disegel, Ini Permintaan Kontraktor
Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi
Rekanan menyegel kantor BPKAD Lampura, Jumat (13/10/2017). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Kesal karena belum ada realisasi pembayaran uang muka 30 persen dari jumlah anggaran proyek serta uang provisional hand over (PHO) di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara, para kontraktor menyegel kantor.

Mereka mendatangi kantor Pemkab Lampura, Jumat (13/10/2017).

Rekanan sempat menyegel kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan ruangan Perbendaharaan, di halaman komplek pemda.

Penyegelan itu dilakukan secara spontanitas. Berdasarkan pantauan, sebelum melakukan penyegelan, mereka terlebih dahulu berupaya menemui bupati.

Sayang, Bupati Agung saat itu tak berada dikantor. Para rekanan hanya ditemui oleh Asisten III, Efrizal Arsyad, Kabag Hukum Hendri, dan staf ahli Azwar Yazid.

Sempat terjadi ketegangan dan kericuhan saat akan dilakukannya dialog antara rekanan dan perwakilan pemkab.

Pasalnya, mereka hanya ingin ditemui oleh Bupati, bukan perwakilan.

Sebab, para rekanan menilai jika pertemuan itu hanya diwakili ketiga pejabat itu, mereka memastikan tidak akan adanya kesimpulan atas persoalan yang mereka hadapi.

Itu dikarenakan, telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemkab mereka hanya diberikan janji tanpa adanya realisasi.

Aksi dorong mendorong antar Kasat Pol PP dan beberapa rekanan pun tak terelakkan saat suasana mulai gaduh.

Terlihat pula kaca salah satu meja di ruangan tersebut pecah akbibat kegaduhan itu.

"Kedatangan kami kesini untuk menuntut hak kami, karena kami suda dijanjikan berulang kali tapi tidak direalisasi. Bahkan, hari ini pun kami dijanjikan tapi tetap saja hak kami tidak dikeluarkan, baik uang muka maupun uang PHO," kata Samsul Erfan Zen, salah satu kontraktor.

"Terpaksa kami menyegel kantor secara spontanitas sebagai bentuk kekecawaan kami. Jika masih juga hak kami tidak dibayarkan, maka akan ditempuh jalur hukum," lanjutnya.

Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Lampura terkait persoalan yang terjadi. (*)

Penulis: anung bayuardi
Editor: Safruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help