Belanja Kabupaten Tulangbawang Barat Tahun 2018 Diproyeksikan Rp 1 triliun Lebih

belanja daerah Kabupaten Tulangbawang Barat tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp 1 triliun lebih.

Belanja Kabupaten Tulangbawang Barat Tahun 2018 Diproyeksikan Rp 1 triliun Lebih
Tribunlampung.co.id/Endra Zulkarnain
Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad, menyerahkan dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2018 kepada DPRD setempat, Senin, 13 November 2017. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANGBARAT - Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad, menyerahkan dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2018 kepada DPRD setempat, Senin, 13 November 2017.

Hal tersebut juga disertai penyerahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tubaba tahun 2017-2022 dalam rapat paripurna DPRD Tubaba.

Baca: Perempuan yang Pernah Ditiduri Lebih dari 10 Ribu Laki-laki Beber Fakta Mengejutkan tentang Pria

Dalam dokumen KUA PPAS yang masuk dalam pembahasan tahap I itu, pendapatan Tubaba tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp 951 miliar.

Diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp 66 miliar lebih.

Kemudian, pendapatan yang berasal dari dana perimbangan sebesar Rp 726 miliar lebih.

Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 158 miliar.
 
Adapun untuk belanja daerah Kabupaten Tubaba tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp 1 triliun lebih.

Yang terdiri atas belanja langsung sebesar Rp 665 miliar dan belanja tak langsung sebesar Rp 443 miliar.

Kemudian untuk pembiayaan daerah terbagi atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp 149 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 2 miliar.

Bupati Tubaba Umar Ahmad mengatakan, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun untuk sinkronisasi APBD.

Baca: Muncul Gosip Umi Pipik Nikah Siri dengan Sunnu Matta, Beredar Curhatan Istri Sunnu

"Ini dalam rangka wujud keterpaduan seluruh program nasional dan daerah. Tentunya dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat," terang Umar.

Selain itu, Umar mengatakan, penyusunan kebijakan umum APBD ini juga memperhatikan kondisi makro ekonomi nasional yang diasumsikan terjadi pertumbuhan sebesar 5,2 sampai 5,6 persen.

"Asumsi pertumbuhan makro ekonomi nasional ini berdampak pada naiknya perkiraan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan pusat, terutama berupa Dana Alokasi Khusus (DAK)," tandas Umar.

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: wakos reza gautama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved