TribunLampung/

Susun Dapil untuk Pemilu Serentak 2019, KPU Harus Seperti Ini

Begini Pesan KPU Pusat Kepada KPU Daerah Dalam Susun Dapil untuk Pemilu Serentak 2019

Susun Dapil untuk Pemilu Serentak 2019, KPU Harus Seperti Ini
Tribunlampung.co.id/Tri Yulianto
ilustrasi KPU 

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi diminta untuk melakukan supervisi melekat kepada KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi untuk Pemilu serentak Tahun 2019.

Hal itu ditujukan untuk menjaga prinsip-prinsip penataan Dapil agar tidak terlanggar.

Baca: (VIDEO) Komunitas Lampung - Calsic Lampung Hadir Bagi Pecinta Calya dan Sigra

Demikian disampaikan Anggota KPU RI Ilham Saputra saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) penataan Dapil dan alokasi kursi untuk Pemilu Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 14 November 2017.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penataan Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan KPU untuk menetapkannya. Untuk itu, saya minta KPU provinsi melakukan pendampingan secara ketat terhadap KPU kabupaten/kota agar tidak terjadi pelanggaran atas prinsip penataan Dapil,” jelasnya, melalui rilis.

Selanjutnya Ilham Saputra menyampaikan KPU kabupaten/kota diminta menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terjadi dalam proses penataan Dapil.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, KPU RI akan menerima Data Agregat Kependudukan (DAK2) pada tanggal 17 Desember 2017 mendatang.

Baca: Video Mesum Alumnus Siswi Samarinda Tersebar ke Media Sosial, Caranya Tidak Disangka-sangka

“DAK2 yang akan kita terima dari Kemendagri itu menjadi satu-satunya data tunggal yang akan dipergunakan untuk menghitung alokasi kursi setiap Dapil. Untuk itu dalam Bimtek ini perlu disampaikan DIM untuk setiap daerah,” katanya.

Ilham meminta KPU kabupaten/kota melakukan rapat dengan seluruh stakeholder dan melakukan sosialisasi serta uji publik atas rancangan Dapil dan alokasi kursi yang telah direncanakan.

Tujuannya agar seluruh pihak dapat mengetahui rencana penataan Dapil serta memberikan masukan.

“Rapat dengan stakeholder lalu dilanjutkan dengan uji publik penting dilakukan untuk melibatkan masyarakat agar dapat mengetahui dan memberika masukan,” pungkasnya.

Penulis: Beni Yulianto
Editor: wakos reza gautama
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help