TribunLampung/

ADVERTORIAL

BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Lampung

BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Lampung

BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Lampung
youtube
BPJS Kesehatan gelar forum komunikasi Pemangku Kepentingan Utama tingkat Provinsi Lampung dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama UHC Provinsi Lampung dan 4 Kabupaten/Kota 

BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung menggelar forum komunikasi Pemangku Kepentingan Utama tingkat Provinsi Lampung dan tingkat kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung dr. Johana dalam sambutannya mengatakan “forum Pemangku Kepentingan Utama ini digelar dengan tujuan agar hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan para pihak pemangku kepentingan utama
dapat tercapai”.

“Di sini akan dipaparkan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan JKN-KIS ini, dan kita akan berdiskusi untuk mendapatkan solusi," ujar dr Johana saat menyampaikan sambutan.

Pertemuan forum komunikasi ini dihadiri oleh Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan barat dan lampung BPJS Kesehatan, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Prov.

Sumatera Barat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro dan Kotabumi, dan seluruh anggota forum pemangku kepentingan utama 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta beberapa mitra BPJS
Kesehatan, Kamis (23/11).

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama Universal Health Coverage antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang Barat.

Perjanjian kerjasama ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menyukseskan Program JKN-KIS menuju Cakupan Semesta 2019 (Universal Health Coverage) sebagai salah satu program strategis Pemerintahan
Presiden Jokowi melalui Nawacita-nya, sekaligus sebagai bentuk ketataan kepada Undang-Undang.

dr.Merry Yuliesday, MARS Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat sebagai salah satu narasumber menyampaikan sharing pelaksanaan program JKN-KIS di Sumatra Barat.

Menurutnya, cakupan kepesertaan di sumatra barat sudah lebih dari 70 % berkat adanya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota.

Universal Health Coverage dapat segera terlaksana tentunya dengan dukungan semua pihak pemangku kepentingan bersinergi bergotong
royong untuk mewujudkannya.

Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes mengatakan, “ Ada 3 pilar utama di Kementerian Kesehatan yang pertama paradigma sehat dimana kita harus tetap menjaga agar yang sehat tetap sehat, kedua peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah mengoptimalkan sistem rujukan.

Alhamdulilah puskesmas yang ada di Provinsi Lampung mendapat penghargaan ke empat (4) dari seluruh Provinsi yang ada di Indonsia sebagai Puskesmas yang terakreditasi.”

Pada kesempatan tersebut dilakukan juga penandatanganan Perjanjian kerjasama terkait Program Donasi JKN-KIS antara BPJS Kesehatan dengan Dompet Duafa, Optik Paten dan Smart tentang kepesertaan JKN-KIS bagi masyarakat dilingkungan optik Paten dan smart, dan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Dompet Duafa.

Program ini merupakan Corporate Sosial Responsibility dari kedua
optik tersebut dan dompet duafa, wujud kepedulian terhadap masyarakat tidak mampu dilingkungannya untuk memberikan jaminan kesehatan. Institut Teknologi Sumatra (ITERA) juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung tentang
jaminan kesehatan bagi mahasiswa Institut Teknologi Sumatra, mahasiswa yg didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS berjumlah kurang lebih 3100 jiwa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung dr.Johana mengatakan "BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi atas dukungan dari pihak swasta seperti ini terhadap program JKN-KIS, dengan adanya dukungan pihak swasta, Universal Health Coverage akan lebih cepat terwujud.

Editor: taryono
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help