Ketua Golkar Lampung Arinal Djunaidi Beber Hasil Pertemuan dengan Presiden dan Wapres
Ketua Golkar Lampung Arina Djunaidi Beber Hasil Pertemuan dengan Presiden dan Wapres
Penulis: Beni Yulianto | Editor: wakos reza gautama
Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG – Ketua DPD I Golkar Lampung, Arinal Djunaidi membeberkan hasil pertemuan 30 ketua DPD I dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis, 30 November 2017.
Dari pertemuan ini disepakati Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar akan digelar selambat-lambatnya pertengahan bulan Desember 2017.
Baca: Aksi Demian Aditya Renggut Korban, Instagram Sara Wijayanto Diserbu Netizen. Kata-katanya Sadis!
“Kami silaturahmi tokoh daerah yakni ketua DPD I, dengan presiden. Kami yang hadir ada 30 DPD I. Kami menyampaikan situasi dan kondisi Golkar,” kata Arinal, melalui ponsel, Kamis, 30 November 2017, malam.
Menurut Arinal DPD I Golkar se-Indonesia solid.
“Presiden menyarankan Golkar segera menyelesaikan jangan gonjang ganjing mengakibatkan terganggu stabilitas politik karena Partai Golkar,” ungkapnya.
“Kalau kegiatan Golkar terganggu, stabilitas terganggu, politik nasional juga berpengaruh, dan ekonomi nasional berdampak,” tambahnya.
Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata dia mereka juga menyampaikan hal serupa.
"Jusuf Kalla meminta Golkar mencari kader yang bisa memajukan partai, dan yang jadi ketua umum Golkar, bisa meningkatkan suara, pemilihan paling tidak 16 persen, mencapai 20 persen," katanya.
Baca: Inilah 5 Fakta Edison Wardhana, Korban dari Aksi Demian Aditya
“Kami juga bertemu wapres. Dia mengharapkan kembalikan stabilitas politik partai, untuk memberikan kontribusi politik nasional. Wapres berharap cepat dilaksanakan (Munaslub), dan siapa yang bisa menjadi kandidat, tentuanya Golkar punya pilihan-pillihan,” ujarnya.
Untuk agenda Munaslub, kata dia pihak DPD I berharap diselenggarakan maksimal pertengahan Desember.
“Kami juga mengharapkan bahwa munaslub nantinya jika terlaksana dalam waktu tidak terlalu lama, karena pertengahan Desember pertimbangan pilkada, sehingga waktu yang paling ideal sebelum 15 Desember,” pungkasnya.