TribunLampung/

Komisi Yudisial Tidak Tangani Kasus Oknum Hakim Liwa Narkoba, Kenapa Ya?

Komisi Yudisial Tidak Tangani Kasus Oknum Hakim Liwa Narkoba, Kenapa Ya?. . .

Komisi Yudisial Tidak Tangani Kasus Oknum Hakim Liwa Narkoba, Kenapa Ya?
Tribunlampung.co.id/Muhammad Heriza
Komisi Yudisial Kunjungi Tribun Lampung 

Laporan Reporter Tribun Lampung Muhammad Heriza

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Ketua Bidang Rekruitmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap membeberkan hukuman oknum hakim yang melakukan pelanggaran.

Ia mengatakan, ada tiga sanksi yang bakal dijatuhkan terhadap oknum hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.

Baca: Pembantu Siarkan Langsung Aktivitas Mandi 3 Anak Majikannya di Facebook, Begini Nasibnya Sekarang

Pertama hukuman ringan, kedua hukuman sedang dan terakhir hukuman berat.

"Kalau hukuman ringan hanya diberikan teguran secara lisan, hukuman sedang diberikan teguran secara tertulis, kalau berat bisa diberhentikan sementara dari jabatan, nonpalu, atau juga diberhentikan secara tidak dengan hormat, " kata Harahap saat berkunjung ke kantor Tribun Lampung, Selasa, 5 Desember 2017.

Harahap menuturkan, kewenangan KY menindak oknum hakim tergantung kriteria pelanggaran yang dilakukan.

Dari berbagai kriteria pelanggaran yang paling berat terdapat tiga, yakni apa bila menerima suap, berbuat selingkuh dan terakhir terlibat narkoba.

"Ketiga pelanggaran tersebut, merupakan pelanggaran yang sangat diwanti-wanti, " ujarnya.

Jajaran KY juga menyoroti kasus yang melibatkan oknum hakim Liwa Firman Affandi, yang sedang terjerat kasus narkoba.

"Kebetulan kasusnya saat ini yang menangani Mahkamah Agung (MA) langsung dan dari awal mereka yang menangani, " paparnya.

"Jadi, karena mereka yang terlebih dulu menanganinya, jadi KY menunggu dulu hasilnya seperti apa dan apakah akan dilimpahkan ke KY, kita lihat nanti prosesnya, " kata Harahap.

Baca: Okan Cornelius Tanggapi Tudingan Sammy Simorangkir yang Menyebutnya Penyuka Sesama Jenis

Pada kesempatan itu, Harahap juga mengaku, dalam satu tahun ini pihaknya telah menerima laporan 1500 laporan pelanggaran hakim, akan tetapi dari 1500 tersebut, yang hanya teregistrasi tidak sampai 400 laporan.

"Tidak teregistrasi, maksudnya mereka tidak lagi melengkapi berkasnya, setelah mereka membuat laporan, " tambahnya.

Penulis: Muhammad Heriza
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help