TribunLampung/

Akhirnya, Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport

Pemerintah pusat menandatangani perjanjian dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Perjanjian ini berupa kepemilikan saham 10 persen.

Akhirnya, Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport
KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERA
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan serta perwakilan Pemprov Papua dan Pemkab Timika memperlihatkan dokumen perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah pusat menandatangani perjanjian dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Perjanjian ini berupa kepemilikan saham 10 persen setelah divestasi saham PT Freeport Indonesia dilaksanakan.

Porsi 10 persen itu disepakati untuk menyejahterakan kawasan dan warga Papua, yang selama ini terdampak kegiatan Freeport.

"Perjanjian yang ditandatangani adalah salah satu langkah maju dan strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia, setelah dicapai kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia pada 27 Agustus 2017," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Jumat (12/1/2018).

Acara penandatanganan perjanjian dihadiri Sri Mulyani bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Hadir pula Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, serta perwakilan BUMN dan pihak terkait.

Melalui perjanjian ini, setelah pemerintah merampungkan pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen dari Freeport McMoran, 10 persennya akan menjadi hak warga Papua. Hak itu melalui Pemprov Papua dan Pemkab Mimika.

Sri Mulyani memastikan, tahapan pencaplokan saham PT Freeport Indonesia tetap berlangsung sesuai rencana. Prosesnya masih berlangsung sampai saat ini. Serta, masih didasarkan pada perjanjian awal yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2017.

Dalam perjanjian itu, PT Freeport Indonesia bersama pemerintah menyepakati sejumlah poin. Pertama, PT Freeport Indonesia sepakat sahamnya sebesar 51 persen dikuasai Indonesia.

Kemudian, PT Freeport Indonesia sepakat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama lima tahun hingga Oktober 2022. Lalu, landasan hukum PT Freeport Indonesia akan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), bukan lagi berstatus kontrak karya (KK).

Disepakati juga penerimaan negara secara agregat nanti akan lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini. Jika PT Freeport Indonesia menjalankan perjanjian itu, mereka akan menerima perpanjangan izin operasional hingga tahun 2041 mendatang. (Andri Donnal Putera)

Editor: yoso
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help