Jaga Netralitas ASN dalam Pilgub, KASN Surati Pimpinan Lembaga Terkait

Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tulangbawang Barat memperingatkan ASN di Tubaba untuk menjaga netralitas.

Jaga Netralitas ASN dalam Pilgub, KASN Surati Pimpinan Lembaga Terkait
tribunlampung/dodi
Pilgub Lampung (ilustrasi) 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PANARAGAN - Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tulangbawang Barat memperingatkan aparatur sipil negara (ASN) di Tubaba untuk menjaga netralitas pada seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

Baca: Citra Kirana Unggah Kebersamaan Ali Syakieb dengan Keluarga Besarnya, Mau Lamaran Nih?

Meskipun belum ada calon resmi dan masuk masa kampanye.

Ketua Panwaslu Tubaba Midiyan, menjelaskan netralitas ASN dalam Pilkada dan pemilu lainnya merupakan kewajiban dan keharusan yang mesti dipenuhi.

Baca: Pori-pori Wajah Membesar Jadi Masalah, Atasi dengan 5 Bahan Alami Ini

Hal ini merujuk pada berbagai regulasi yang telah ditentukan.

Salah satunya, mengacu pada surat dari Komisi aparatur sipil negara (KASN) nomor B-2900/KASN/11/2017tertanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pilkada serentak 2018.

Surat tersebut ditujukan kepada para pimpinan lembaga tinggi negara, TNI/Polri, dan kepala daerah.

Dalam surat tersebut diungkapkan berdasarkan hasil penelusuran data dan informasi yang telah dilakukan KASN baik dari laporan masyarakat serta informasi dari media massa, terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN pada tahapan Pilkada serentak 2018.

“Meskipun belum masuk tahapan penetapan calon atau masa kampanye, namun keberpihakan ASN terhadap bakal pasangan calon/partai politik, dapat dikategorikan pelanggaran nilai dasar kode etik dan kode perilaku. Begitu salah satu hasil kajian KASN dalam surat tersebut,” ungkap Midiyan, Sabtu (13/01).

Meskipun hingga hari ini di Pilkada serentak Pilgub lampung belum sampai tahap penetapan calon pasangan peserta pilkada atau belum memasuki masa kampanye, Midiyan mengatakan, tapi jika ada ASN yang melakukan tindakan keberpihakan terhadap bakal calon maupun parpol masuk kategori pelanggaran.

Seperti diketahui, tahapan penetapan pasangan calon peserta Pilkada serentak 2018 akan dilakukan 12 Februari 2018. Sedangkan masa kampanye berlangsung sejak penetapan pasangan calon peserta hingga 3 hari tenang sebelum pemungutan suara 27 Juni 2018. (endra)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help