Massa SPPN VII Inspeksi Lahan 4.650 Ha yang Kini Sengketa di Lampung Utara 

Sebanyak 1.500-an pengurus dan anggota Serikat Pekerja PTPN VII (SPPN VII) menginspeksi lahan yang semula milik PTPN VII

Massa SPPN VII Inspeksi Lahan 4.650 Ha yang Kini Sengketa di Lampung Utara 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi 


TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BUNGA MAYANG -  Sebanyak 1.500-an pengurus dan anggota Serikat Pekerja PTPN VII (SPPN VII) menginspeksi lahan yang semula milik PTPN VII, dan kini sedang dalam sengketa dengan PT Bumi Madu Mandiri (BMM) di Distrik Bunga Mayang, Rabu (31/1).

Mereka berasal dari karyawan PTPN VII dari unit kerja wilayah Lampung dan Kantor Direksi PTPN VII.

"Kami datang kesini atas kesadaran bersama untuk memastikan keberadaan lahan yang sedang dalam proses hukum akan kami ambil alih lagi dari PT BMM melalui upayahukum yang lebih tinggi,” kata Ferry Rosadiansyah, kordinator aksi.

Baca: Siapa Sangka, Model Seksi Victoria Secret Ini Kedapatan Lagi Jualan Rujak!

Dengan 12 unit bus, puluhan mobil, dan sepeda motor, mereka berkerumun dan menggelar orasi. Aksi damai tersebut merupakan lanjutan dari aksi sehari sebelumnya (Selasa, 30/1) di Blambangan Umpu yang menuntut PN Blambangan Umpu menunda sita eksekusi atas lahan tersebut.

"Walaupun aspirasi kami kemarin sudah diakomodasioleh PN Blambangan Umpu dan didukung Kapolres Way Kanan, kami tetap ke lokasi lahan sengketa ini untuk memastikan lahan tersebut aman. Kami yakin se yakin-yakinnya, upaya PK kami dikabulkan Mahkamah Agung RI karena kami punya bukti-bukti baru yang kuat untuk diajukan kembali,” kata dia.

Massa sudah memenuhi pelataran PG Bunga Mayang sejak pagi. Setelah briefing dan berorasi internal, mereka bergerak menuju lahan seluas 4.650 hektare yang sebagian besar telah dikuasai PT BMM.

Baca: (VIDEO) Kejari Usut Keterlibatan Keluarga Soal Pelarian Leonis Wangsa

Mengutip kronologis sengketa lahan tersebut, Ferry secara singkat mengatakan sejak tahun 1972 lahan seluas 4.650 hektare itu telah diserahkan negara untuk dikelola oleh PTPN VII. Lahan tersebut berasal dari konsensi HGU PT Dasaat. Namun, saat era reformasi berlangsung, banyak oknum masyarakat yang menguasai secara sepihak tanpa bisa dibendung.

Semasa  reformasi kondisi sosial politik seperti itu tidak bisa dibendung. Dengan pertimbangan stabilitas nasional, PTPN VII memilih jalur diplomatis dan upayahukum. Tetapi, upaya formal itu selalu menemui jalanbuntu. Saat PTPN VII mengupayakan penyelesaian tuntutan warga PT BMM masuk dan menguasai lahan tersebut.

Halaman
12
Penulis: anung bayuardi
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help