Netralitas dalam Pilkada Harga Mati Bagi TNI

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi TNI netralitas dalam momen Pilkada itu sudah harga mati, serta sudah menjadi perintah dan ketentuan pimpinan.

Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korem (Danrem) 043/Gatam Kolonel Inf Hadi Basuki, yang mana tidak bisa diganggu gugat.

"Itu sudah perintah, dan yang harus kami lakukan dari pimpinan, jadi netralitas TNI itu sudah harga mati buat kami," sebutnya, Jumat 2 Februari 2018.

Baca: Murid Aniaya Guru Idola yang Jago Musik hingga Tewas, Ini Pemicunya

Menurutnya harga mati ini, tidak ada lagi istilahnya boleh ditawar-tawar lagi.

"walaupun apakah calon tersebut mantan TNI atau apa, tapi untuk kami TNI aktif harga mati untuk tetap netral," tegasnya.

Hadi menuturkan, bagi mereka yang melanggar akan mendapatkan tindakan dan hukuman seseuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca: Begini Reaksi Putri Ahok Saat Pergoki Ibundanya Selingkuh dengan Pria Lain

"Sehingga selalu kami menyampaikan, mengulang-ulang, dan menekankan kepada anggota untuk netral," sebutnya.

Baginya netralitas bukan lagi kotmitmen, tapi harga mati. Tugas TNI, lanjutnya, adalah mengamankan dengan bekerjasama instansi lain khususnya Polri.

"Kami disini punya prinsip mengamankan membuat masyarakat lampung itu aman dan tentram, sehingga pembangunan berjalan lancar," imbuhnya.

Masih kata dia, jika terbukti anggotanya tidak netral, akan diproses sesuai dengan ketentuan dan mendapatkan sanksi sesuai sejauh mana ketidak netralan anggotanya.

"Sanksinya itu dari pembuktian, tinggal kita lihat sejauh mana yang ditujukan netral kepada yang bersangkutan seperti apa," katanya.

Jika terbukti anggota tersebut melakukan pelanggaran netralitas paling tinggi, maka bisa dipecat.