Lemahnya Sinergi Hambat Kawasan Industri Maritim di Tanggamus

Kemendagri menyayangkan KIM lambat terlaksana. Padahal, semua pihak yang terlibat sudah lengkap.

Lemahnya Sinergi Hambat Kawasan Industri Maritim di Tanggamus
tribunlampung/tri
S Halomoan Pakpahan, perwakilan Kemendagri, meninjau lokasi Kawasan Industri Maritim di Tanggamus. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Kementerian Dalam Negeri menilai, lemahnya sinergi antarinstansi mengakibatkan Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus belum terealisasi. 

Menurut S Halomoan Pakpahan, Kasubdit Kawasan Khusus Lingkup II Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Adwil, Kemendagri, pihaknya baru tahu jika KIM telah lama direncanakan.

"Mungkin selama ini antarpihak tidak saling komunikasi. Padahal, memiliki program yang sama. Itu menyebabkan KIM belum berjalan sampai saat ini," ujar Halomoan, Rabu, 7 Februari 2018.

Baca: Verifikasi Parpol, KPU Tanggamus: Hanura, PBB, dan Golkar Juga Lolos

Baca: Heboh, 15 Personel Bapol PP Dikerahkan Tangkap Seekor Kambing

Kemendagri menyayangkan KIM lambat terlaksana. Padahal, semua pihak yang terlibat sudah lengkap.

"Kami yakin bisa mempercepat. Maka saat ini kami cari data-data dulu sehingga bisa temukan titik lemahnya di mana. Di situlah masalah yang akan diselesaikan supaya ada tindak lanjutnya," terang Halomoan. 

Ia mengaku untuk saat ini memang izin hak pengelolaan lahan (HPL) yang belum keluar. Untuk itu Kemendagri akan berupaya meminta pihak Badan Pertanahan Nasional Administratif Tata Ruang (BPN/ATR) pusat supaya cepat mengeluarkan izin tersebut.

Pentingnya HPL karena itu modal utama yang jadi dasar adanya kawasan industri. Selanjutnya itu juga jadi bahan penarik investor agar mau berinvestasi di KIM.

"Dari informasi yang kami dapatkan akan dilaporkan ke Mendagri. Nanti baru disampaikan ke Kemenko Perindustrian Perekonomian. Pihak tersebut yang akan menyampaikan ke presiden," terang Halomoan. (*)

Penulis: Tri Yulianto
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help