Lindungi Pekerja Konstruksi, Pemkab Mesuji Keluarkan Surat Edaran

Seluruh pekerjaan konstruksi di wilayah Pemkab Mesuji tahun anggaran 2018 diharuskan memberikan perlindungan kepada pekerja konstruksi.

Lindungi Pekerja Konstruksi, Pemkab Mesuji Keluarkan Surat Edaran
Seputar Forex
Ilustrasi pekerja konstruksi 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnaen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Bupati Mesuji Khamami mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh usaha jasa konstruksi untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji Arif Arianto mengatakan, surat edaran itu bernomor 566/233/IV.16/MSJ/2018 tanggal  23 Januari 2018.

Baca: Bupati Lamsel Ingatkan Jangan Ada Pungli Pelayanan Kesehatan

Baca: Beda Pilihan saat Pilkada, Kapolda: Asal Jangan Berantem Sama Tetangga

Dia menjelaskan, seluruh pekerjaan konstruksi yang berlangsung di wilayah Pemkab Mesuji tahun anggaran 2018 diharuskan memberikan perlindungan kepada pekerja konstruksi.

"Peraturan ini secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 yang mengatur tentang program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor konstruksi," ujar Arif, Rabu, 7 Februari 2018.

Perlindungan tenaga kerja sektor konstruksi, kata Arif, dilaksanakan mulai dari proses pengadaan barang dan jasa. Dilaksanakan dengan cara mensyaratkan pemberi kerja atau rekanan melakukan pembayaran premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) sebelum penandatanganan kontrak pekerjaan. 

Adapun SE Nomor 566/233/IV.16/MSJ/2018 berisi tentang kewajiban rekanan/perusahaan/pemberi kerja bidang konstruksi mengikutsertakan karyawan dan pekerjanya melalui program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut merupakan amanah dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Arif mengatakan, setelah dibahas bersama, SE ini telah selesai disampaikan kepada OPD yang melaksanakan pekerjaan konstruksi, PPK yang menangani pekerjaan konstruksi, pokja ULP, bagian pengadaan barang dan jasa, para pelaku usaha bidang konstruksi, Gapeksi Kabupaten Mesuji dan seluruh stakeholder. (*)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help