Begini Sikap Bupati Umar Ahmad Soal Pejabat Tubaba Yang Terjerat Narkoba

Dua pejabat Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) yang tersandung kasus narkoba langsung dicopot dari jabatannya terhitung Senin (12/03) hari ini.

Begini Sikap Bupati Umar Ahmad Soal Pejabat Tubaba Yang Terjerat Narkoba
Tribunlampung/Endra
bupati umar ahmad 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PANARAGAN - Dua pejabat Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) yang tersandung kasus narkoba langsung dicopot dari jabatannya terhitung Senin (12/03) hari ini.

Kedua pejabat tersebut adalah Kasubag Protokol berinisial Ad dan Kasi Peningatan Mutu Minat Baca berinisial Ag.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Tubaba, Fajril Hikmah mengemukakan, keputusan pemberhentian Ad dan Ag dari jabatannya itu merupakan atensi dari Bupati Umar Ahmad.

Baca: 10 Momen Pernikahan Paling Aneh di Dunia, Jangan Sampai Menimpa Kamu

Baca: Fahri Hamzah dan Fadli Zon Dilaporkan ke Polisi, Gara-gara Lakukan Ini di Media Sosial

"Mulai Senin ini dua oknum pejabat itu langsung dinonaktifkan dari jabatannya. Untuk Kasubag Protokol sudah ditunjuk Plt dari PNS yang ada di bagian protokol," terang Fajril kepada Tribun, Senin siang.

Untuk sanksi lainnya terhadap kedua oknum pejabat tersebut, Fajril mengatakan, masih menunggu hasil keputusan pihak berwajib.

Bupati Umar Ahmad, kata Fajril, mendukung penuh langkah yang dilakukan pihak berwajib terhadap kasus narkoba yang menjerat kedua oknum pejabat Tubaba. "Sikap bupati sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwajib," papar Fajril.

Sanksi pemecatan sebagai PNS juga membayangi dua pejabat Tubaba yang tersandung kasus Narkoba.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PP tersebut ditandatangani  Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017. Mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 7 April 2017. 

Salah satu aturan yang tertuang dalam PP itu yakni pemberhentian PNS dengan tidak hormat.

Dalam pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017, dijelaskan kriteria PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, PNS yang telah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan juga akan diberhentikan tidak hormat.

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved