Kemendagri Akan Turunkan Tim Kawal Pembayaran Tunggakan DBH Rp 150 Miliar

Tim Kementerian Dalam Negeri berencana akan turun ke Lampung untuk memonitoring proses pencairan dana bagi hasil (DBH) Rp 150 miliar.

Kemendagri Akan Turunkan Tim Kawal Pembayaran Tunggakan DBH Rp 150 Miliar
Tribunlampung/Romi
surat dari kemendagri 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tim Kementerian Dalam Negeri berencana akan turun ke Lampung untuk memonitoring proses pencairan dana bagi hasil (DBH) Rp 150 miliar milik Pemerintah Kota Bandar Lampung oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Monitoring tersebut hasil tindak lanjut pertemuan Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Bandar Lampung yang dipimpin Ketua DPRD Kota Wiyadi dengan Kasubdit Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum kemendagri Hendriwansyah di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Baca: Jembatan Ambruk, Sopir Dump Truck Sempat Pegangan Tangan Sebelum Tewas di Sungai Bengawan Solo

Baca: Istri Mustafa Pingsan Setelah Dengar Suaminya Divonis 5,5 Tahun Penjara

Baca: Miris! Demi Uang Ratusan Ribu, Para Remaja di Bandar Lampung Bertaruh Nyawa di Arena Balap Liar

"Intinya pertemuan DPRD dengan Kemendagri soal DBH clear, Kemendagri akan turunkan tim ke Lampung, mereka akan mengawal dan memonitoring proses pembayaraan DBH dari pemprov ke pemkot sesuai surat kemendgari," ujar anggota Banang, Nu'man Abdi, Selasa.

Tim tersebut, kata Nu'man, juga akan menemui Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung Didik Suprayitno untuk menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kemendagri Nomor 900/1482/Keuda 23 Maret 2018 yang memerintahkan Pjs mencair DBH PKB, PBB-KB dan BBN-KB milik pemkot.

Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyatakan akan segera menindaklanjuti surat Mendagri yang memerintahkannya menyelesaikan tunggakan DBH milik pemkot.

Baca: SBMPTN 2018 Kurang Semarak, Stand Jasa Pendaftaran Sepi Akibat Ditarik Sewa Rp 200 Ribu per Meter

Baca: Nah Loh! Kemendagri Perintahkan Pjs Gubernur Lampung Bayarkan Dana Bagi Hasil Milik Pemkot

"Mendagri sudah memberikan surat agar segera ditindaklanjuti. Saya sudah perintahkan Sekdaprov segera menyelesaikan persoalan ini," kata Didik saat menghadiri penandatanganan kerja sama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Tinggi, Senin (16/4/2018).

Surat Dirjen Bina Keuangan Kemendagri yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Indra Baskoro, ada lima poin yang memuat peraturan mengenai DBH.

Di antaranya ketentuan Pasal 94 ayat 1 UU RI No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi.
Dalam pasal tersebut dinyatakan, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukan bagi kabupaten/kota di wilayah yang bersangkutan.

Dalam surat tersebut juga dinyatakan, Pemprov Lampung masih memiliki kewajiban kepada pemkot berupa penyaluran DBH tahun 2016 untuk Triwulan III dan IV.

Sedangkan tahun 2017, DBH yang belum dibayarkan yakni kurun triwulan I sampai IV.(*)

Penulis: Romi Rinando
Editor: nashrullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help