Minimalisasi Hukum Pasar untuk Atasi Biaya Tinggi dalam Pendidikan

Hal itu karena pada penerapan biaya pendidikan di SD swasta, hukum pasar berlaku.

Minimalisasi Hukum Pasar untuk Atasi Biaya Tinggi dalam Pendidikan
TRIBUN LAMPUNG/Okta Kusuma Jatha
Ilustrasi siswa SD. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Syarif Hidayat mengatakan, pemerintah hingga saat ini tidak bisa dan cenderung kesulitan, untuk mengatur biaya pendidikan di SD swasta.

Hal itu karena pada penerapan biaya pendidikan di SD swasta, hukum pasar berlaku.

Imbasnya, sejumlah SD berlabel elite, yang membebankan biaya pendidikan tinggi kepada orangtua siswa, bermunculan.

“Ketika mereka (SD swasta) punya kualitas dan diyakini kualitasnya (oleh masyarakat), maka masyarakat, khususnya kalangan menengah ke atas, tidak lagi berbicara biaya. Terpenting sebetulnya, proses belajar mengajar dan hasil dari proses itu memenuhi ekspektasi orangtua siswa. Karena yang namanya biaya, itu relatif,” papar Syarif, Minggu (13/5/2018).

Baca: Biaya Pendidikan di SD Elite Capai Rp 100-an Juta, Wali Siswa Kasih Bukti Hasil

Jelang tahun ajaran baru 2018-2019, sejumlah SD swasta telah membuka pendaftaran siswa baru.

Hal itu termasuk SD yang memiliki label elite.

Agar sang anak bisa menempuh pendidikan selama enam tahun di SD elite, orangtua siswa bahkan harus merogoh kocek hingga Rp 100-an juta.

Hukum pasar yang menyebabkan biaya tinggi di SD swasta elite, Syarif menjelaskan, sebenarnya bisa diminimalisasi apabila SD negeri bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas serupa SD swasta.

Dengan biaya pendidikan yang lebih murah dan kualitas serupa SD swasta elite, SD negeri tentu berpotensi menjadi pilihan orangtua siswa untuk menyekolahkan anak mereka.

“Sehingga, SD swasta tidak berlomba-lomba menaikkan harga (biaya pendidikan). Karena, orangtua punya pilihan memasukkan anak mereka ke SD negeri dan mendapatkan hasil lebih bagus, atau minimal setara dengan SD swasta,” jelas Syarif.

Peningkatan kualitas SD negeri, lanjut Syarif, bisa dilakukan dengan menjaga rasio jumlah siswa per kelas, kualitas guru termasuk kemampuan dalam berinteraksi dengan siswa, dan mutu pendidikan.

Faktor-faktor tersebut akan menjadi penentu orangtua saat akan menyekolahkan anak mereka.

“Ketika merasa anak tidak nyaman, meskipun gratis, orangtua tetap tidak akan menyekolahkan anak mereka di satu sekolah. Begitu sebaliknya, walaupun mahal tapi anak nyaman, tetap dibayar,” papar Syarif.

Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help