H-7 Sesuai Kesepakatan THR Karyawan di Lamteng harus Dibayar, Ini Ancamannya Bila Melanggar

Batas pembayaran tunjangan hari raya (THR) perusahaan kepada karyawan, diberi batas hingga H-7 Idul Fitri.

H-7 Sesuai Kesepakatan THR Karyawan di Lamteng harus Dibayar, Ini Ancamannya Bila Melanggar
GrafisTribunlampung/Dodi
THR 

Laporan Reporter Tribun Lampung Syamsir Alam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMTENG - Batas pembayaran tunjangan hari raya (THR) perusahaan kepada karyawan, diberi batas hingga H-7 Idul Fitri.

Karyawan diharap melapor jika ada perusahaan tak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan.

Terkait imbauan pembayaran THR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Tengah menjelaskan, lebih kurang 700 perusahaan yang beroperasi di kabupaten bergelar Jurai Siwo sudah diberi kesepakatan.

Baca: Anang Hermansyah Angkat Bicara tentang Pelecehan Seksual yang Dialami Via Vallen

Baca: PLN Siapkan Sebanyak 87 Posko Sambut Lebaran

"Pembahasan terkait THR perusahaan, kita (Disnakertrans) bahas bersama seluruh pimpinan perusahaan pada pertengahan Mei lalu di Kantor Pemkab Lamteng. Kesepakatan H-7 semua perusahaan wajib mencairkan THR," kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnakertrans Lamteng, Lisman, Rabu (6/6/2018).

Prosedur pencairan THR lanjut Lisman, diatur oleh peraturan dan Undang Undang. Untuk pegawai yang telah bekerja selama 12 bulan, pencairan THR sebanyak satu bulan gaji.

Sementara untuk yang masa kerja di bawah 12 bulan, besaran THR proporsional yakni masakerja dibagi 12 dikali satu bulan besaran upah terakhir.

Perusahaan tak membayarkan tunjangan hari raya (THR) karyawan dapat diancam sanksi penutupan izin operasi.

Lisman, Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek, Disnakertans Lampung Tengah, mengatakan, ketentuan itu sudah ada dalam undang-undang dan peraturan

"Sanksi jika (perusahaan) tidak bayar THR, sesuai Permen Nomor 6 Tahun 2016 Tentang THR Hari Raya Keagamaan pekerja/buruh, yakni membayar lima persen, sanksi administrasi hingga penutupan izin operasional perusahaan," kata Lisman, Rabu (6/6/2018).

Ketua DPRD Lampung Tengah, Achmad Junaidi Sunardi mendukung penegasan pembayaran THR perusahaan kepada karyawan pada H-7 Idul Fitri. Ia mengatakan, kewajiban tersebut harus dibayarkan.

"Kalau sudah ditetapkan waktunya ya harus dibayarkan (THR). Perusahaan harap mematuhi ketetapan yang sudah disepakati bersama," kata Achmad Junaidi Sunardi.

Junaidi menyatakan, THR sangat diharapkan khususnya bagi karyawan sebagai bekal mereka menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Ia juga menegaskan supaya karyawan melapor jika perusahaan tak membayar tepat waktu.(sam)

Penulis: syamsiralam
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help