Pemprov Berharap Bawaslu Lampung Tingkatkan Profesionalitas untuk Cegah dan Tindak Pelanggaran

Sejalan dengan slogan Bawaslu yaitu 'Bersama Rakyat Awasi Pemilu' diharapkan system pengawasan partisipatif ini dapat dibangun oleh Bawaslu

Pemprov Berharap Bawaslu Lampung Tingkatkan Profesionalitas untuk Cegah dan Tindak Pelanggaran
Istimewa
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto pada acara Pemantapan Sinergitas Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Jajaran Pemangku Kepentingan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Implemenuntasi Fungsi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018, di Hotel Emersia Bandar Lampung, Selasa (5/6/2018). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berharap Bawaslu Provinsi Lampung dapat meningkatkan prodesionalitas baik dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap berbagai pelanggaran selama proses Pilgub 2018.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto pada acara Pemantapan Sinergitas Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Jajaran Pemangku Kepentingan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Implemenuntasi Fungsi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018, di Hotel Emersia Bandar Lampung, Selasa (5/6/2018).

Pemprov
Pemprov (Istimewa)

"Sejalan dengan slogan Bawaslu yaitu 'Bersama Rakyat Awasi Pemilu' diharapkan system pengawasan partisipatif ini dapat dibangun oleh Bawaslu," katanya.

Hery berharap dalam Pilgub 2018, Bawaslu Provinsi Lampung yang memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan partisipatif yang baik.

Sehingga setiap level pengawasan mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai TPS dapat tercover dengan baik.

"Saya mengajak kepada kita semua mari kita bersama-sama menyatukan tekad, sehingga pelaksanaan Pemilukada dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan demokratis," ujarnya.

Pemprov Lampung, menurut Hery, siap mewujudkan iklim penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 yang lancar, tertib dan kondusif.

"Pemerintah dalam konteks Pilkada sesuai dengan Undang-Undang Pemilu pasal 343 memiliki tugas untuk memfasilitasi penyelenggaraannya, yang meliputi aspek penyiapan anggaran, dukungan SDM, sosialisasi serta menjaga kelancaran dan ketertiban selama proses pemilihan," ujarnya.

Seperti diketahui, sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bwaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Halaman
123
Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help