Peralihan Lapangan Pringsewu Timur Bermula dari Perintah Pendataan Aset

Peralihan lahan lapangan masyarakat Pringombo bermula dari adanya perintah melakukan pendataan aset Kelurahan Pringsewu Timur.

Peralihan Lapangan Pringsewu Timur Bermula dari Perintah Pendataan Aset
Tribunlampung/Didik
Musyawarah masyarakat Pringsewu Timur dalam rangka mempertahankan lapangan supaya tidak dialih fungsi menjadi lahan gedung kantor, Senin (11/6) malam di STM YPT Pringsewu. 

Laporan Reporter Tribun Lampung R Didik Budiawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Peralihan lahan lapangan masyarakat Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu bermula dari adanya perintah melakukan pendataan aset Kelurahan Pringsewu Timur.

Ketika itu, Kabupaten Pringsewu masih menjadi satu dengan Tanggamus. Camat Pringsewu Nang Abidin Hasan masih menjabat sebagai Lurah Pringsewu Timur. Camat Nang Abidin Hasan dalam musyawarah Senin (11/6) malam menceritakan, atas perintah mendata aset pihaknya membentuk tim, pada 2007 silam.

Baca: Warga Tolak Pembangunan Gedung Bapas di Tanah Lapangan: Ini Bukan Haknya Negara

Tim ini pun dinamai tim 11 yang bertugas mendata aset Kelurahan Pringsewu Timur. Tim 11, menurut Nang, beranggotakan tokoh dan aparatur kelurahan setempat. Seperti bayan. "Ada isu, lapangan diserahkan ke desa, sehingga lapangan dibuatkan juga suratnya sebagai aset," tuturnya.

Baca: Begini Serunya Momen Gracia Indri Saat Melepas Rindu dengan Gisela Cindy di Amerika

Bahkan, kata dia, sampai di pasang plang dan pada saat itu tidak ada komplein sama sekali. Sedangkan pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas), menurut Nang, merupakan kebijakkan pimpinan yang harus disikapi. Disamping itu, Kelurahan Pringsewu Timur betul-betul membutuhkan lapangan. Oleh karena itu dia berharap ada solusi.

Salah seorang anggota tim 11 yang hadir, Muji menuturkan pendataan aset, sepengetahuan dia supaya aset desa tidak hilang. Sehingga kata dia, dilakukanlah penataan bersama-sama oleh tokoh dan LPM pada waktu itu.

Namun setelah selesai pendataan, lanjut dia, pada rapat terakhir ada informasi bila perubahan Pringsewu Timur menjadi kelurahan, juga merubah status kepemilikan aset desa menjadi milik pemerintah.

Ia pun sempat kaget karena dengan begitu masyarakat sudah tidak memiliki hak membangun, tapi hanya bisa mengusulkan saja.

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help