Pilgub Lampung 2018

Saksi Ahli: Sulit Buktikan Politik Uang di Pilgub Lampung

Polemik mengenai TSM terus meruncing. Handoko kembali mengejar dugaan pembagian uang yang masif.

Saksi Ahli: Sulit Buktikan Politik Uang di Pilgub Lampung
Tribun Lampung/Beni Yulianto
Suasana sidang kasus dugaan pelanggaran administrasi politik uang secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) dalam Pilgub Lampung 2018 di kantor Bawaslu, Kamis, 12 Juli 2018 malam. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Persidangan kasus dugaan pelanggaran administrasi politik uang secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) dalam Pilgub Lampung 2018 digelar di kantor Bawaslu, Kamis, 12 Juli 2018 malam. Kali ini, sidang menghadirkan saksi ahli dari terlapor.

Tiga saksi ahli tersebut adalah mantan Ketua MK yang juga pakar hukum tata negara dan konstitusi Hamdan Zoelfa, akademisi dan pengamat hukum tata negara Refly Harun, dan Nurhidayat S, mantan ketua Bawaslu 2008-2011 yang juga anggota dan juru bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ini bagaimana bukan relawan, tidak bisa dibuktikan ada perintah calon, tapi massif,” kata kuasa hukum pelapor 1, Ahmad Handoko.

“Kita jangan menduga-duga. Harus jelas, terorganisir. Di Gorontalo pernah ada kasus. Dia lapor, bersaksi atas perintah calon yang menang. Tapi, ternyata itu atas perintah calon yang kalah,” timpal Hamdan.

”Ini kejadian. Jangan sampai seperti itu. Tidak boleh seorang pun dirugikan oleh pelanggaran yang saya lakukan. Tindakan kita tanpa sepengetahuan dia, tapi merugikan dia. Jadi harus sistemik. Harus ada perintah. Harus ada organisasinya,” jelasnya.

Baca: Belum Main, Jersey Ronaldo di Juventus Seharga Rp 1,7 Juta Laku Terjual per Menit

Polemik mengenai TSM terus meruncing. Handoko kembali mengejar dugaan pembagian uang yang masif.

“Tapi ini pemberian uang masif. Fakta di lapangan. Jadi apa sanksinya untuk itu? Apa harus kita biarkan?” kata Handoko lagi.

Menjawabnya, Hamdan mengatakan, ada ranah pidana yang menjerat di luar pelanggaran adminsitrasi jika dilakukan perorangan.

“Pidana. Tetapi, tidak bisa dihubungkan dengan kemenangan pasangan calon,” ucapnya.

Halaman
123
Penulis: Beni Yulianto
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help